MenPANRB Anas: Tidak Ada Bantuan Agar Lolos Seleksi CPNS 2023, Percayalah Diri Sendiri!
RK ONLINE - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, memberikan penegasan kepada peserta tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2023 bahwa tidak ada bantuan dari pihak manapun untuk membantu mereka lulus dalam tes tersebut. Anas memberikan peringatan agar peserta tidak terpedaya oleh oknum yang menjanjikan bantuan untuk berhasil dalam tes CPNS.
"Selama anak-anak atau bapak/ibu sekalian mengikuti tes, hasilnya langsung keluar. Jangan percaya kepada orang yang menyampaikan bisa membantu," kata Anas, menekankan bahwa hasil tes bersifat transparan dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak eksternal, seperti yang dilansir dari beberapa sumber terpercaya.
BACA JUGA:Menpan-RB Ingatkan Peserta Tes CPNS dan PPPK 2023 Waspada, Ini Penyebabnya!
Anas menyampaikan contoh kasus, seperti putra dari Plt Kepala BKN, Harmoyo, yang sudah tiga kali mengikuti tes namun tidak berhasil lolos. Begitu juga putri dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga tidak berhasil.
"Putranya Pak Kepala BKN saja, tiga kali tes enggak lolos. Bahkan putrinya Bapak Presiden Jokowi juga tes, tidak lolos. Artinya, percayalah kepada apa yang Anda kerjakan, jangan percaya kepada orang lain," tegas Anas.
Di sisi lain, Anas menyampaikan informasi terkait formasi paling besar dalam seleksi CPNS 2023, yaitu di Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan total 8.562 formasi. Meskipun total pendaftar di Kejagung mencapai 173.000 pelamar, lebih dari 30.000 pelamar tidak lolos di administrasi seleksi.
BACA JUGA:1.853.617 Peserta CPNS dan PPPK Mulai Seleksi Kompetisi Hari Ini, Pantau Live Score Disini!
"Saya ingin pesan, percayalah kepada diri Anda sendiri. Kami ingin sampaikan, selamat karena tidak semua yang mendaftar bisa memenuhi syarat. Oleh karena itu, saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan hasil apapun itu adalah hasil yang terbaik," tutup Anas dengan harapan yang baik kepada para peserta tes CPNS 2023.
Peserta Curang Akan Diblokir 3 Tahun
Dalam konteks yang sama, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Suharmen, mengungkapkan bahwa peserta yang terbukti melakukan kecurangan sesuai dengan aturan akan mengalami pemblokiran selama 3 tahun.