CPNS Formasi Polsuspas Kemenkumham 2023 Paling Banyak Diincar, Ternyata Segini Gaji dan Tunjangannya!
RK ONLINE - Pendaftaran CPNS Formasi Polsuspas Kemenkumham segera dibuka kembali. Selain untuk mereka yang tamatan perguruan tinggi, seleksi CPNS Formasi Polsuspas 2023 juga dibuka Kemenkumham sebagai peluang emas bagi lulusan SMA sederajat.
Oleh sebab itu, untuk lulusan SMA sederajat yang sampai saat ini masih belum memiliki pekerejaan tetap, seleksi CPNS Formasi Polsuspas Kemenkumham 2023, merupakan salah satu opsi yang paling berpeluang.
BACA JUGA:Seleksi CPNS Formasi Polsuspas Kemenkumham 2023 Kembali Dibuka, Lulusan SMA Buruan Daftar!
Perlu diketahui kalau faktanya dalam seleksi CPNS 2023 ini, CPNS Formasi Polsuspas Kemenkumham ternyata menjadi salah satu formasi yang paling banyak diincar calon peserta.
Dengan persyaratan yang terbilang jauh lebih muda dibandingkan formasi lainnya, CPNS Formasi Polsuspas atau Sipir Lapas ini juga merupakan salah satu formasi favorit setiap kali seleksi CPNS dilakasanakan oleh pemerintah.
Bukan hanya memberikan berbagai kemudahan bagi peserta atau calon peserta, CPNS Formasi Polsuspas menjadi formasi yang paling banyak diincar karena gaji dan tunjangannya juga yang sangat menggiurkan.
BACA JUGA:Simak Baik-Baik! Ketentuan Ijazah dan Foto Syarat Penting Pendaftaran CPNS Kejaksaan RI 2023
Gaji Polsuspas atau Sipir Lapas Kemenkumham
Pada dasarnya, gaji PNS di seluruh Indonesia sama berdasarkan golongan. Adapun yang membedakannya yaitu total besaran uang yang diterima Take Home Pay atau THP PNS di masing-masing kementerian atau lembaga, termasuk ASN di lingkungan pemerintah daerah, yakni besaran tunjangannya.
Terkait gaji Polsuspas atau Sipir Lapas lulusan SMA sederajat, tentunya masuk ke dalam golongan II dengan besaran gaji per bulan yang bervariasi mulai dari Rp 2.022.200 hingga Rp3.820.000 per bulan.
BACA JUGA:Limit Rp30.000.000 Tanpa Kartu, Indodana PayLater Wujudkan Kemudahan Berbelanja dan Kredit Online
Berikut daftar gaji Polsuspas lulusan SMA atau golongan II berdasarkan Peraturan pemerintah (PP) Nomor 15 tahun 2019: