Namun, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga honorer, serta meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan mereka.
Harapannya, kebijakan ini dapat menjadi langkah awal dalam menyelesaikan masalah tenaga honorer secara komprehensif dan berkelanjutan.
Untuk mencapai hal ini, dibutuhkan sinergi dan komitmen dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan sistem kerja yang adil dan layak bagi tenaga honorer, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam pelayanan publik dan memperoleh hak serta kesejahteraan yang pantas.
BACA JUGA:Terkait Penghapusan Tenaga Honorer Tahun 2023, MenPANRB Lakukan Simulasi!