Menurut Guspardi, ini merupakan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak. Dengan adanya pegawai paruh waktu, anggaran gaji yang dikeluarkan negara tidak akan sama dengan pegawai full time, sehingga meringankan beban anggaran negara. Di sisi lain, para honorer akan memiliki kepastian bekerja di pemerintahan. Hal ini merupakan bagian dari perubahan yang akan dilakukan dalam revisi UU ASN.
BACA JUGA:Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu dan Pergantian Tenaga Honorer