Namun demikian, untuk kategori tenaga honorer nomor 4 yang telah bekerja selama satu tahun, perlu diperhitungkan agar mereka tidak kehilangan pekerjaan yang sudah mereka tekuni selama ini.
Ada juga kategori tenaga honorer yang tidak memiliki ijazah, sehingga perlu adanya program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi mereka.
Pemerintah pun menawarkan solusi dengan mekanisme outsourcing atau alih daya untuk tetap memberikan kesempatan kepada tenaga honorer untuk bekerja di pemerintahan.
Dengan demikian, tenaga honorer dapat memiliki pekerjaan yang lebih baik dan layak, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
BACA JUGA:MenPANRB Keluarkan SE Seleksi CPNS dan PPPK 2023, Berikut Isi dan Penjelasannya
Namun demikian, program outsourcing dan alih daya ini juga menuai pro dan kontra. Beberapa pihak menilai bahwa program ini hanya akan memperpanjang masa depan yang tidak pasti bagi tenaga honorer, sementara yang lain berpendapat bahwa program ini dapat memberikan kesempatan yang lebih baik bagi tenaga honorer untuk bekerja di pemerintahan.
Pemerintah juga perlu memperhatikan kesejahteraan tenaga honorer yang akan dihapuskan. Mereka perlu diberikan jaminan sosial dan pelatihan keterampilan agar dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.
Terkait dengan penghapusan tenaga honorer, pemerintah juga perlu memperhatikan dampaknya pada sektor-sektor tertentu seperti sektor pendidikan dan kesehatan.
Banyak tenaga honorer yang bekerja di sektor-sektor ini, sehingga penghapusan mereka dapat berdampak pada ketersediaan tenaga kerja di sektor-sektor tersebut.
BACA JUGA:HPM Luncurkan Honda Brio Facelift Sebagai Jawaban Dari Kompotitornya