RK ONLINE - MenPAN RB, Abdullah Azwar Anas akhirnya blak-blakan menyebutkan alternatif penataan tenaga honorer dan Non ASN yang akan diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia.
Melalui Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh forum asosiasi gubernur, bupati dan walikota, MenPAN RB Anas menyebutkan kalau setelah selama ini berupaya keras, pemerintah sudah memperoleh alternatif yang bakal menjadi opsi terbaik dalam penataan tenaga honorer dan Non ASN.
BACA JUGA:Hanya Butuh Waktu 3 Bulan, Pejabat dan PNS Bisa Langsung Dimutasi, MenPAN: 2 Tahun Terlalu Lama
Sebab seperti yang sudah diketahui sebelumnya, dengan batas waktu terakhir November 2023 ini, seluruh jajaran pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota, sudah tidak diperbolehkan lagi memberdayakan tenaga honorer atau Non ASN.
Dengan adanya ketentuan berupa larangan ini, terang saja kemudian membuat seluruh tenaga honorer dan Non ASN kian merasa khawatir karena kedudukannya yang semakin terancam. Sebab jika salah-salah pemerintah dalam menentukan kebijakan, jutaan tenaga honorer bakal terancam kehilangan pekerjaan dan otomatis menambah besar angka pengangguran di Indonesia.
Untungnya, melalui Rakor yang diselenggarakan MenPAN RB bersama seluruh asosiasi pimpinan daerah baru-baru ini, membuat nasib tenaga honorer dan Non ASN mulai menemui titik terang.