RK ONLINE - Raport capaian kinerja Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu pada tahun 2022 menunjukkan hasil positif lantaran capaian yang ada telah melampaui target yang ada.
Hal demikian disampaikan langsung Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu saat menggelar siaran pers "Capaian Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2022 dengan tema Innovation and Technology Disruption towards Good Public Services" yang berlangsung di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, Senin (26/12) kemarin.
"Capaian kinerja tahun 2022 yang berhasil menorehkan angka positif, di mana pada masing-masing unit kerja berhasil melebihi target sasaran pekerjaan yang diberikan dalam perjanjian kinerja," ungkap Kepala Ombudsman Kantor Perwakilan Bengkulu, Herdi Puryanto, SE.
Capaian-capaian tersebut diantaranya, kinerja Keasistenan PVL (Penerimaan Verifikasi Laporan) sepanjang tahun 2022 yang berhasil melebihi target yaitu sebesar 100.8 perse atau 252 KNL (Konsultasi Non Laporan) dan LM (Laporan Masyarakat) mencapai 108 persen atau 108 laporan. "Sebelumnya Tim Keasistenan PVL ini memiliki target capaian penerimaan laporan sebanyak 250 KNL dan 100 LM untuk tahun 2022," ungkap Herdi.
Ia menyebut, keberhasilan capaian ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan tim PVL diantaranya melalui kegiatan jemput bola pada program PVL On The Spot, hingga menerapkan strategi omni channel pada penerimaan verifikasi laporan yaitu mengintegrasikan kanal pengaduan telepon, Whatsapp, dan email dengan media sosial sebagai upaya dalam mendukung disrupsi teknologi menjadi saluran komunikasi yang saling terkoneksi sehingga dapat meningkatkan customer satisfaction bagi pelapor.
Selain capaian kinerja keasistenan PVL, capaian kinerja Keasistenan Pemeriksaan juga mengalami peningkatan target yakni sebesar 107 persen atau setara dengan 90 laporan dari 84 target laporan yang diberikan. Namun laporan masyarakat yang masuk dan Tim Keasistenan PVL ke Tim Keasistenan Pemeriksaan sebanyak 102 laporan masyarakat.
Adapun 102 laporan masyarakat tersebut terdistribusi ke dalam berbagai substansi yaitu 24 laporan pendidikan, 10 laporan administrasi kependudukan, 8 laporan desa, 10 laporan listrik, 8 laporan bantuan sosial, 10 laporan pajak, 6 laporan air minum, 6 laporan kepegawaian, 6 laporan pertanahan, 7 laporan perbankan, dan masing-masing 1 laporan untuk substansi di bidang perizinan, perdagangan, koperasi, perhubungan, pertanian pangan, peradilan, dan ketenagakerjaan.
Dari 102 laporan masyarakat tersebut, terdapat 90 laporan masyarakat yang telah selesai dan ditutup, sementara 12 laporan sedang dalam proses penanganan oleh Tim Keasistenan Pemeriksaan dan 90 laporan masyarakat yang berhasil ditangani, terdapat 38 laporan dengan kesimpulan ditemukan maladministrasi namun telah diselesaikan oleh instansi terlapor, 2 laporan selesai melalui mekanisme konsiliasi, 45 laporan tidak ditemukan maladministrasi, dan 5 laporan telah masuk objek pemeriksaan pengadilan.