RK ONLINE - Pemerintah Kabupaten Kepahiang mengalami situasi sulit dan dilema dalam menekan angka belanja pegawai yang mengalami peningkatan pada tahun anggaran 2023 mendatang.
Bahkan ada wacana melakukan pemangkasan atau pengurangan jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) yang selama ini sudah bekerja maksimal. Diketahui saat ini jumlah THL di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang lebih dari 2.000-an orang, menelan anggaran hingga Rp 30 miliar per tahun untuk gajinya.
Menyangkut hal ini Bupati Kepahiang, Dr. Ir. Hidayattulah Sjahid, MM, IPU pun berharap jika ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang direkrut tahun ini, gajinya tidak semua ditanggung APBD tapi juga dibiayai APBN.
"Untuk mengurangi belanja pegawai di tahun 2023 mendatang, kita tetap mengharapkan dukungan dari APBN. Karena untuk belanja pegawai tahun depan mengalami peningkatan. Namun jika sepenuhnya dibebankan di APBD (Gaji PPPK, red), tetap disiapkan bahkan sudah masuk RAPBD," kata Bupati Hidayattulah.
Lebih lanjut disampaikannya, dilema yang dialami Pemerintah Kabupaten Kepahiang ketika ada wacana pengurangan THL, sebab di beberapa sektor kinerja THL sangat dibutuhkan. Contohnya, guru honorer yang berjumlah 600-an mampu menutupi kekurangan guru yang terjadi di Kabupaten Kepahiang saat ini.
Kemudian 250-an tenaga kebersihan yang dibawahi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga masih sangat dibutuhkan membantu mengatasi masalah kebersihan.
"Mungkin di sektor lain kita bisa kurangi jumlah THL, tapi tidak untuk bidang pendidikan dan kebersihan. Walaupun ada kebijakan mengharuskan kita untuk mengurangi THL, tapi kita tidak bisa serta merta melakukan pengurangan begitu saja. Terlebih di Kabupaten Kepahiang ini susah mencari kerja," ujarnya.
Dirinya menambahkan, jika di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang tidak memiliki THL, siapa yang bekerja menyelesaikan tugas di bawah. Misalnya menyapu jalan, mengangkut sampah, mencuci piring di perkantoran, menjaga kantor di malam hari, dan menjadi supir.