RK ONLINE - Ancaman inflasi di tahun 2023 sepertinya akan benr-benar terjadi, sebagaimana disampaikan Presiden RI Joko Widodo dalam beberapa kesempatan diberbagai media dan media sosial agar bangsa Indonesia harus siap-siap akan terjadinya inflasi.
Dikatakan Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Rejang Lebong Andy Ferdinan untuk menghadapi kemungkinan tersebut maka pemerintah tengah menyiapkan anggaran untuk pengendalian inflasi di daerah itu sebesar Rp 3 miliar.
"Besaran anggaran untuk pengendalian inflasi daerah tersebut nantinya akan disalurkan melalui beberapa organisasi perangkat daerah atau OPD yang ada di Rejang Lebong," terangnya.
Anggaran penanggulangan laju inflasi tersebut dijelaskan Andi, diambil dari 2 persen transfer dana alokasi umum atau DAU dan dana bagi hasil (DBH) yang diterima Rejang Lebong untuk tiga bulan terakhir di tahun 2022. Yakni bulan Oktober, November dan Desember.
"Sampai saat ini kita masih menunggu transfer DAU tiga bulan terakhir yang belum masuk ke rekening kas daerah dengan jumlah berkisar Rp200 miliar.dan jika masuk maka akan kita sisihkan Rp 3 miliar untuk inflasi," katanya.
BACA JUGA:Rp 400 Juta Untuk Program Penerangan Lampu Jalan
Ditambahkanya jika dana transfer ini sudah masuk maka anggaran pengendalian inflasi ini akan segera disalurkan kepada sejumlah OPD terkait yang menanganinya seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja untuk kegiatan pemberdayaan maupun penciptaan peluang usaha. Selain itu anggaran penanganan inflasi ini juga akan dialokasikan kepada program dana bantuan khusus sebesar Rp 100 juta per kelurahan dan desa.
"Bagi OPD yang menerima penyaluran dana inflasi ini akan menyalurkannya sesuai dengan program OPD terkait seperti Disperindag berupa pengadaan pasar murah, kemudian Dinas Sosial berupa bantuan sosial bagi warga yang tidak menerima PKH, BPNT atau BLT,'' akhir Andi.