RK ONLINE - Link data honorer masuk database BKN belakangan ini sempat diburu oleh banyak lapisan masyarakat. Tidak sedikit, link data honorer yang disajikan penulis di berbagai website sempat menjadi top pencarian di mesin google search.
Pasalnya sejak beberapa bulan yang lalu, pemerintah kembali menggencarkan pendataan ulang terhadap data honorer di lingkungan pemerintahan untuk dimasukan ke dalam database BKN.
Sempat juga diisukan untuk kepentingan pengangkatan honorer PPPK, pendataan ulang terhadap honorer ini ternyata untuk diinput ke dalam link data honorer sebagai database BKN.
BACA JUGA:Link Video Viral Wanita Kebaya Merah Berdurasi 16 Menit Jadi Buruan Warganet
Teranyar diketahui jika database BKN yang disajikan di link data honorer masuk database BKN ini, dibutuhkan pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan 2023 mendatang.
Sebab sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat, 2023 mendatang semua pemerintah daerah sudah tidak diperbolehkan untuk merekrut atau memberdayakan SDM dengan status honorer yang belakangan ini lebih dikenal dengan sebutan Tenaga Harian Lepas (THL).
"Iya dengan batas akhir 2023, pemerintah sudah tidak diperbolehkan memberdayakan SDM dengan status honorer atau THL," terang Sekda Kabupaten Kepahiang, Dr. Hartono, M.Pd belum lama ini.
BACA JUGA:Anang dan Ashanty Kunjungi Kepahiang
Lantas terkait pendataan yang belum lama ini dilakukan pemerintah termasuk pemerintah Kabupaten Kepahiang, Hartono mengakuinya jika pendataan tersebut, dilakukan berdasarkan instruksi pemerintah pusat. Berkaitan dengan arahnya yang diisukan untuk kepentingan perekrutan PPPK, Hartono mengatakan kalau pihaknya belum dapat memastikannya.
"Kalau arah kebijakannya itu pemerintah pusat nanti yang menentukannya. Yang jelas kami laksanakan dulu instruksi pendataan tersebut. Tapi tetap kami berharap, semua honorer dan THL yang ada di Kabupaten Kepahiang atau daerah lainnya, bisa diangkat sebagai PPPK," ungkapnya.