RK ONLINE - Menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat, Pemkab Kepahiang Provinsi Bengkulu saat ini sudah menyusun rancangan bahkan besaran anggaran BLT BBM yang nantinya akan dibagikan untuk masyarakat di Kabupaten Kepahiang.
Dengan ketentuan 2 persen dari angka Dana Alokasi Umum (DAU) yang terakhir diterima, Pemkab Kepahiang sudah menyisihkan anggaran untuk masyarakat Kabupaten Kepahiang. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah pusat dan Pemkab Kepahiang terhadap masyarakat pascakenaikan harga BBM.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepahiang, Dr. Hartono, M.Pd mengakui kalau instruksi untuk menyisihkan 2 persen dari DAU terakhir ini juga berlaku di Kepahiang dan secepatnya akan diterapkan Pemkab Kepahiang. Bahkan setelah melalui proses penghitungan, Hartono mengungkapkan kalau untuk besaran anggaran BLT BBM, Pemkab Kepahiang akan menyisihkan anggaran sedikitnya Rp 2,2 miliar.
"Kami sudah melakukan pembahasan dengan OPD terkait. Sesuai dengan angka DAU yang terakhir diterima, nantinya akan disisihkan untuk BLT BBM sebanyak 2 persen atau sebesar Rp 2,2 miliar. Jumlah ini nantinya akan kita salurkan kepada masyarakat Kabupaten Kepahiang," terang Hartono.
BACA JUGA:Pria Ini Ternyata Residivis Kasus Pemerkosaan!
Dijelaskannya jika program Bansos yang dikemas dalam bentuk BLT BBM ini, merupakan program dari pemerintah pusat untuk mengatasi inflasi pascakenaikan harga BBM dengan harapan, dapat mempertahankan daya beli masyarakat.
"Sekarang kami bersama jajaran OPD masih menyusun teknis penyalurannya. Termasuk juga besaran BLT BBM yang nantinya akan diberikan serta berapa banyak jumlah masyarakat yang mendapatkannya," uangkapnya.
BACA JUGA:PAW Kades Embong Ijuk Ditentukan Akhir Tahun Ini
Bersamaan dengan ini dirinya juga berharap, BLT BBM yang diberikan Pemkab Kepahiang pascakenaikan harga BBM ini nanti, dapat terus mendukung daya beli masyarakat. Khususnya pada kelompok-kelompok masyarakat yang sangat terdampak atas kebijakan kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu ini.
"Besara BLT BBM akan disalurkan dengan menyesuaikan berapa banyak jumlah penerimanya. Namun yang kami pastikan untuk masyarakat miskin, pekerja buruh dan kelompok masyarakat terdampak lainnya akan mendapatkan bagiannya. Kami juga berusaha agar semua bisa diakomodir dengan dana Rp 2,2 miliar ini," demikian Hartono.