Pemprov Lelang 11 Jabatan Pimpinan Tinggi

RK ONLINE - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu telah membuka pendaftaran atau open bidding Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkup Pemprov Bengkulu. Setidaknya ada 11 jabatan yang dilelang mulai asisten II Setda Provinsi Bengkulu, Kepala Dinas (Kadis) hingga Kepala Biro (Kabiro).Jabatan yang dilelang antara lain Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Bengkulu, kepala BKD Provinsi Bengkulu, Kadis Kominfotik provinsi, Kadis Perhubungan provinsi, Kadis Pariwisata provinsi, Kadis Kelautan dan Perikanan provinsi. Kemudian Kabiro Pemkesra, Kabiro Hukum, Kabito Perekonomian, Kabiro Administrasi Pembangunan, serta Kabiro Organisasi. Pelaksanaan Tugas (Plt) BKD Provinsi Bengkulu, Hendy Afrizal mengatakan, selain 11 jabatan yang dilelang tersebut, masih ada 2 jabatan Kadis yang belum bisa dilakukan lelang saat ini. "Untuk Kadis PUPR dan LHK tidak dilelang, hal ini karena rekomendasi lelang bisa dilakukan setelah proyek strategis nasional atau daerah tuntas. Karena kedua dinas ini masih menghadapi proyek strategis yang harus secara all out dilakukan dinas. Jika dilakukan lelang, ditakutkan dapat mengganggu proses kinerja yang ada di dinas," ujar Hendy. Sementara itu, terkait tahapan pendaftaran dan pengembalian berkas dibuka hingga 7 april 2022 mendatang. Lalu panitia akan memeriksa berkas peserta, dan hasil seleksi administrasi akan diumumkan 9 april 2022 mendatang. "Proses pendaftaran secara online melalui, website Sistem Informasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (Siska-JPT) Pemprov Bengkulu. Setelah daftar online peserta diminta menyerahkan dokumen fisik ke BKD provinsi Bengkulu," kata Hendy. Terpisah, menanggapi tentang lelang JPT Pemprov Bengkulu, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto, SE,MBA meminta kegiatan perekrutan disesuaikan dengan tupoksi dan bidang yang akan diduduki. "Dalam perekrutan yang harus diperhatikan yaitu harus Orang-orang yang betul-betul mempunyai kualitas. Selanjutnya sesuai tupoksi dari job yang diduduki. Jangan sampai salah arah saat merekrut, sehingga berdampak buruk atas kebijakan-kebijakan atas kedudukan yang ada kerena bukan bidangnya," pungkasnya.   Pewarta : gatot Julian/Krn