Disway banner

Dokumen RAPBD TA 2026 Diserahkan ke Banggar, DPRD Kebut Pembahasan Anggaran!

Dokumen RAPBD TA 2026 Diserahkan ke Banggar, DPRD Kebut Pembahasan Anggaran!

Dokumen RAPBD TA 2026 Diserahkan ke Banggar, DPRD Kebut Pembahasan Anggaran!--Reka Fitriani

Radarkepahiang.id - Rancangan APBD Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2026 sudah diserahkan ke Badan Anggaran (Banggar). Dengan demikian DPRD Kepahiang akan mengebut jalannya pembahasan anggaran, dimana targetnya adalah menekan angka defisit yang mencapai Rp123miliar dalam dokumen RAPBD TA 2026.

BACA JUGA:Main Game Santai Dibayar Rp160 Ribu, Buruan Download Aplikasi Penghasil Uang Cashtree

BACA JUGA:Butuh Dukungan Pemkab Kepahiang, Dikbud Usul Anggaran Pembangunan Museum

Demikian disampaikan Ketua DPRD Kepahiang Gregory Dayefiandro, SE M.Sc, dikatakannya dokumen RAPBD 2026 nantinya akan dibahas bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. 

 

"Memanfaatkan waktu yang ada, kita minta Banggar, TAPD dan OPD untuk membahas anggaran dengan seefektif dan efisien mungkin. Terlebih dalam rangka menekan angka defisit," ujar Gregory.

BACA JUGA:Polemik Chromebook, Pengadaan di Kepahiang Masih Tetap Berjalan

BACA JUGA:Pelajar Kepahiang Diduga Hanyut di Aliran Sungai Musi

Dikatakan Gregory, Banggar bersama dengan TAPD akan benar-benar memaksimalkan pembahasan anggaran yang bermuara pada program dan kegiatan strategis pemerintah untuk kebutuhan masyarakat. Yakni, program pemerintah dengan memastikan peningkatan perekonomian masyarakat. 

BACA JUGA:Penyalahgunaan Bantuan, NIK Terdeteksi Main Judol Dicoret dari Penerima Bansos!

BACA JUGA:Perbandingan Gaji PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu, Ini Penjelasan Pemkab Kepahiang!

Menurutnya, sesuai dengan instruksi Mendagri yang mengingatkan pemerintah daerah untuk menyusun dan mengesahkan APBD tepat waktu sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan Permendagri mengenai pedoman penyusunan APBD.

 

"Proyeksi TA 2026 anggaran mengalami efesiensi jika berkaca dari usulan nota RAPBN 2026, sebisa mungkin kita di daerah dapat mensinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah berjalan lancar," ujar Gregory.

Sumber: