Radar Kepahiang
PUPR Kepahiang

Rasionalisasi Anggaran, Biaya Perjalanan Dinas OPD Jajaran Pemkab Kepahiang Dipangkas

Rasionalisasi Anggaran, Biaya Perjalanan Dinas OPD Jajaran Pemkab Kepahiang Dipangkas

Rasionalisasi Anggaran, Biaya Perjalanan Dinas OPD Jajaran Pemkab Kepahiang Dipangkas--Reka Fitriani

Radarkepahiang.id - Tahun Anggaran 2025 membuat Pemerintah Kabupaten Kepahiang banyak berhemat. Pasalnya, pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun ini yang mencapai Rp 71 miliar berdampak pada pemangkasan program dan kegiatan pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kepahiang.

BACA JUGA:Awali Kepemimpinan Nata-Hafizh, Rombak Formasi Kabinet Kerja Pemkab Kepahiang

BACA JUGA:Cara Mendapatkan Uang dengan Mudah, Download 5 Aplikasi Penghasil Saldo DANA Ini!

Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang Dr. Hartono, M.Pd mengatakan, pasca pelantikan kepala daerah ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mulai memaksimalkan pembahasan rasionalisasi anggaran. Namun yang pasti, kata Sekda, rasionalisasi anggaran program dan kegiatan OPD Pemkab Kepahiang ini tetap mengedepankan skala prioritas.

BACA JUGA:Honorer Wajib Simak! Kriteria Ini Dipastikan Tidak Bisa Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu

BACA JUGA:Sertijab di DPRD Kepahiang, Ini Visi Misi Nata-Hafizh 5 Tahun Menjabat Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang

"Rasionalisasi anggaran ini menyesuaikan lagi karena adanya efesiensi anggaran dari kebijakan pemerintah pusat yang memangkas DAU bagi daerah, termasuk Kabupaten Kepahiang," kata Sekda.

Sekda menjelaskan, meski melakukan pemangkasan atau rasionalisasi program dan kegiatan secara keseluruhan pada OPD-OPD yang ada di Pemkab Kepahiang, daerah tetap memprioritaskan skala prioritas yang sudah diagendakan oleh daerah. Namun, yang pasti, kata Sekda rasionalisasi fokus pada pemotongan biaya perjalanan dinas hingga pengadaan alat tulis kantor.

BACA JUGA:Pemkab Kepahiang Sebut Ada 680 Formasi PPPK yang Akan Direkrut pada Mei 2025

BACA JUGA:12 Tahun Mengabdi Untuk Kepahiang, Hidayattullah Pamit!

"Seperti pembangunan masih ada, namun perjalanan dinas hingga pengadaan ATK yang sifatnya tidak begitu urgent itu akan dipangkas. Jadi memang harus benar-benar disiasati untuk skala prioritas," jelas Sekda.

Sumber: