Butuh Banyak SDM, OPD di Kepahiang Masih Berdayakan TKS
Butuh Banyak SDM, OPD di Kepahiang Masih Berdayakan TKS--Reka Fitriani
Radarkepahiang.id - Belum mendapatkan intruksi dari Kementerian PAN dan RB, serta petunjuk Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait dengan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pemerintah Kabupaten Kepahiang saat ini kekurangan tenaga sumber daya manusia. Sehingga, dikatakan Sekretaris Daerah Dr. Hartono, M.Pd mengatakan jika sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terpaksa merekrut tenaga kerja sukarela atau TKS.
BACA JUGA:Jelang Ramadhan, Sejumlah Harga Bahan Pokok di Kepahiang Meningkat
BACA JUGA:Bencana Longsor, Warga Bukit Menyan Patah Kaki Usai Tertimpa Reruntuhan Bangunan
Ini mau tak mau dilakukan oleh OPD Pemkab Kepahiang lantaran kekurangan tenaga SDM, beberapa OPD terpaksa merekrut TKS yang masih membutuhkan tenaga petugas kebersihan, petugas keamanan, hingga petugas teknis lainnya.
BACA JUGA:PPPK 2025 Kapan Dibuka, Ini Kata BKN dan KemenPAN-RB
BACA JUGA:Sang Legenda Kembali! Ronaldinho Tampil di Iklan Shopee, Netizen Nostalgia Gol Ikoniknya
"Seperti ketentuan bahwa Pemkab tidak boleh lagi merekrut tenaga honorer, sementara OPD masih sangat membutuhkan tenaga SDM pendukung selain ASN. Jadi terpaksa masih merekrut TKS, yang kita ketahui ya namanya tenaga kerja sukarela, tidak ada ketentuan penggajian disitu," jelas Hartono.
BACA JUGA:Aplikasi Penghasil Uang Ini Bisa Beri Penghasilan Hingga Rp 400.000 per Hari
Terkait kejelasan rekrutmen PPPK, dikatakan Hartono, Pemkab Kepahiang masih menunggu petunjuk resmi dari BKN, hal ini mengenai kuota resmi PPPK penuh waktu ataupun paruh waktu yang dapat direkrut oleh Pemkab Kepahiang. Sebab, kata Hartono, jikapun Pemkab merekrut PPPK, maka pemerintah juga harus memperhatikan kesejahteraannya.
BACA JUGA:640 Tenaga Honorer Diminta Bersabar, Tunggu Kejelasan dan Tahapan Seleksi PPPK dari Pemerintah Pusat
BACA JUGA:Tanam Jagung Serentak, Kapolres Kepahiang Targetkan 14 Ton/Hektare
"Ada ketentuan dan kebijakan pemerintah yang mengatur terkait dengan kesejahteraan PPPK, itu terkait dengan gaji, tunjangan lainnya, nantinya dibiayai oleh APBD Kabupaten Kepahiang, yang diatur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah," jelas Hartono.
Sumber:
- Share:
