PPL di Kepahiang Dituntut Melek Teknologi!

Radarkepahiang.id - Di era digital seperti saat ini, petani dan penyuluh pertanian dituntut mengetahui perkembangan teknologi informasi atau melek teknologi. Mengingat segala bentuk informasi terkait dengan pertanian dapat diakses melalui media digital.

 

Demikian disampaikan Kadis Pertanian Kepahiang Ir. Taufik, ia mengatakan ini yang mengharuskan mau tidak mau kapasitas sumber daya manusia dari petani maupun penyuluh yang harus ditingkatkan. Dijelaskan, peningkatan kapasitas untuk petani dan penyuluh dalam bentuk pelatihan juga diadakan secara rutin oleh Dinas Pertanian. Hal itu penting diprioritaskan, tegas dia, karena perkembangan pembangunan pertanian yang luar biasa.

BACA JUGA:Dikbud Kepahiang Dorong Tenaga Pendidik Ikuti Sertifikasi Guru Penggerak

BACA JUGA:Habis Obat, ODGJ di Merigi Kumat Lagi!

"Apalagi Kabupaten Kepahiang kaya akan potensi pertanian, ada berbagai macam komodutas mulai perkebunan, holtikultura dan sektor pertanian lainnya. Sehingga disini sangat perlu peningkatan kapasitas SDM penyuluh dan petani,maka dari itu teknologi pada sektor pertanian juga harus dimanfaatkan," jelas Taufik.

 

Disisi lain, permasalahan pada sektor pertanian ialah tenaga kerja dibidang pertanian atau regenerasi pertanian. Jadi, perlu regenerasi ke generasi penerus yang masih muda atau petani milenial.

BACA JUGA:Kemenag Maksimalkan Persiapan Pagu Alokasi Anggaran TA 2025

BACA JUGA:Peran Penting Media Dalam Menjaga Kondusivitas Pilkada 2024

"Solusi tenaga kerja pertanian adalah alsintan atau alat mesin pertanian, terkait dengan kebutuhan petani dari segi alsintan ini terus kita upayakan usulannya ke tingkat pusat," tutup Taufik. 

 

Dirinya juga mengatakan bahwa arah pembangunan pertanian tahun 2020 – 2024 adalah terjaganya ketahanan pangan nasional, meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian, menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian, meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pertanian, dan terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan prima. 

 

Sumber: