INGAT! Pemutihan Pajak Kendaraan Bukan Berarti gratis

INGAT! Pemutihan Pajak Kendaraan Bukan Berarti gratis

Samsat Kepahiang saat melayani masyarakat memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan 2024 Provinsi Bengkulu--Radarkepahiang.id

Radarkepahiang.id - Pemerintah Provinsi Bengkulu kembali melaksanakan program pemutihan pajak kendaraan 2024. Melalui program pemutihan pajak kendaraan ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu memberlakukan kebijkan relaksasi pajak kendaraan bermotor.

BACA JUGA:Pelaku Pencurian Data Diri Nasabah Bank Mandiri Buka Rekening Via Online

Ada berbagai macam keringanan yang diberikan pemerintah melalui program pemutihan pajak kendaraan 2024 ini. Diantaranya berupa penghapusan denda atau sanksi administratif hingga pembebasan biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBNKB kedua dan seterusnya.

 

Program ini sangat membantu masyarakat pemilik kendaraan yang terlambat membayar pajak. Sebab melalui program pemutihan pajak kendaraan ini, pemilik kendaraan tidak perlu menanggung denda yang dibebankan ketika terlambat membayar pajak.

BACA JUGA:Bebas Denda dan Biaya Balik Nama, Buruan Ikuti Program Pemutihan Pajak Kendaraan 2024 Provinsi Bengkulu

Hanya saja, tidak sedikit masyarakat yang masih salah dalam menafsirkan mengenai kebijakan penghapusan sanksi pajak tersebut. Ada yang beranggapan bahwa pembebasan denda pajak kendaraan ini, sama halnya dengan menggratiskan pajak kendaraan yang tertunggak atau terlambat dibayarkan.

 

Jika berdasarkan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, program pemutihan pajak kendaraan 2024 tidak mengubah besaran pajak kendaraan. Dengan kata lain, pemilik kendaraan tetap diharuskan membayar pajak kendaraan dengan besaran yang sudah ditentukan seperti biasanya.

 

Namun pada program pemutihan pajak kendaraan ini, sanksi atau denda yang seharusnya dibebankan sebesar 2,5 persen dari nilai pajak tersebut, secara resmi dihapuskan atau dihilangkan. Sehingga, wajib pajak cukup melunasi tunggakan pajak pokoknya saja dan tidak perlu membayar sanksi keterlambatannya.

BACA JUGA:Data Lengkap, Penerima Bansos Janda di Kepahiang Sudah Ditetapkan

Sementara itu, mengenai kebijakan penghitungan keterlambatan pajak kendaraan yang dibebankan kepada pemilik kendaraan di setiap daerah berbeda-beda. 

 

Sumber: