Seleksi CPNS dan PPPK 2024, Pemerintah Buka Lebih dari 2 Juta Formasi

Seleksi CPNS dan PPPK 2024, Pemerintah Buka Lebih dari 2 Juta Formasi

RK ONLINE - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, dengan jelas menguraikan kebijakan pemerintah terkait seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.

 

Pemerintah telah menyiapkan lebih dari 2 juta formasi untuk CPNS dan PPPK tahun ini. Formasi tersebut terbagi antara instansi pusat dan daerah.

BACA JUGA:Info Penting, Pendaftaran Peserta Seleksi CPNS 2024 Ditunda!

Instansi pusat mendapatkan alokasi sebanyak 429.183 formasi, terdiri dari 207.247 formasi CPNS dan 221.936 formasi PPPK. Sementara itu, instansi daerah atau pemda mendapat jumlah formasi lebih besar, mencapai 1.867.333, dengan 483.575 formasi CPNS dan 1.383.758 formasi PPPK.

 

Adapun kuota formasi PPPK untuk instansi daerah terdiri dari guru (419.146 formasi), tenaga kesehatan (417.196 formasi), dan tenaga teknis (547.416 formasi).

 

Menteri Anas menegaskan bahwa fokus kebijakan perekrutan pada tahun 2024 adalah untuk menarik talenta-talenta baru, terutama lulusan baru, dengan memberikan prioritas pada mereka yang memiliki keahlian di bidang digital. Pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun ini lebih difokuskan pada pelayanan dasar, khususnya guru dan tenaga kesehatan.

BACA JUGA:KemenPANRB Buka Formasi Khusus Seleksi CPNS dan PPPK 2024, Cek Sekarang Juga!

Selain itu, Menteri Anas juga menyoroti amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang penyelesaian status honorer, yang berkaitan dengan pengangkatan mereka menjadi PPPK. Hal ini merupakan bagian dari upaya penyelesaian masalah tenaga non-ASN di instansi pemerintah.

 

Dalam upaya meningkatkan kemampuan ASN dalam menghadapi transformasi digital, Menteri Anas menekankan peran penting lembaga pendidikan kedinasan seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dalam mencetak birokrat yang menguasai teknologi. Dia menyampaikan bahwa seluruh ASN, tanpa memandang latar belakang keilmuan, harus memiliki pemahaman dasar tentang pemerintahan.

Sumber: