Hutang BPJS Kesehatan Terancam Belum Bisa Dilunasi

Hutang BPJS Kesehatan Terancam Belum Bisa Dilunasi

RK ONLINE - Keterbatasan anggaran yang dialami Pemkab Kepahiang, membuat anggaran sejumlah OPD di Kabupaten Kepahiang terpaksa dipamgkas. Bukan cuma OPD saja, pembayaran tunggakan atau hutang BPJS Kesehatan yang sudah diwacanakan akan dibayarkan Pemkab Kepahiang juga terancam ditunda dan belum bisa dilunasi.

 

"Sudah pasti ada pemangkasan, pasti ada yang dikorbankan. Sebab dengan adanya penambahan anggaran Pilkada yang sudah kita sepakati ini, banyak kegiatan ataupun anggaran di OPD yang tidak bisa kita akomodir sepenuhnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan, pembayaran tunggakan hutang BPJS Kesehatan kita digeser sementara waktu," ujar Bupati Kepahiang, Dr. Ir. Hidayattullah Sjahid, MM,IPU.

BACA JUGA:Menakjubkan, Akhir Tahun Pemkab Kepahiang 'Panen' Penghargaan!

Dijelaskan bupati, sebenarnya untuk menggeser bahkan menunda pembayaran tunggakan BPJS Kesehatan ini, merupakan suatu hal yang berat untuk dilakukan oleh Pemkab Kepahiang. 

Mengingat tupoksinya, BPJS Kesehatan ini diperuntukkan kepada masyarakat di Kabupaten Kepahiang sebagai jaminan kesehatan yang ditanggung pemerintah daerah.

 

Sehingga menurut bupati, sangat disayangkan jika pemerintah terpaksa kembali menunda pembayaran hutang BPJS Kesehatan tersebut.

 

"Tapi yang jelas saat ini, kita kaji terlebih dahulu seperti apa. Kalau terkait soal data anggaran mana saja yang akan dipangkas, itu sudah ada. Hanya tinggal bagaimana cara kita merasionalisasi anggaran yang ada ini sebaik mungkin untuk mencukupi semua kebutuhan," lanjutnya.

BACA JUGA:Disaksikan Wapres RI, Pemkab Kepahiang Raih Penghargaan SAKIP Predikat B

Sementara itu bupati mengatakan bahwa anggaran hibah yang telah ditambah dan diberikan untuk mengakomodir segala rentetan kegiatan Pilkada 2024 nanti, diharapkan dapat berjalan lancar dan sukses sesuai dengan yang diinginkan.

 

Sumber: