MenpanRB Sebut Seleksi CPNS Lebih Ketat dan Transparan, Tidak Ada Ruang Nepotisme

MenpanRB Sebut Seleksi CPNS Lebih Ketat dan Transparan, Tidak Ada Ruang Nepotisme

MenpanRB Sebut Seleksi CPNS Lebih Ketat dan Transparan, Tidak Ada Ruang Nepotisme/---antaranews.com

MenpanRB Sebut Seleksi CPNS Lebih Ketat dan Transparan, Tidak Ada Ruang Nepotisme

RK ONLINE - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, menegaskan bahwa seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kali ini jauh lebih ketat dan transparan daripada sebelumnya. Ia menegaskan bahwa praktik nepotisme yang dulu marak sudah tidak memiliki ruang lagi dalam penerimaan CPNS.

 

Anas mengungkapkan bahwa sistem seleksi yang digunakan sebelumnya memberikan peluang bagi beberapa pihak untuk memanfaatkan hubungan pribadi mereka guna memuluskan jalan bagi keluarga atau kenalan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), baik sebagai PNS maupun PPPK. Namun, perubahan telah terjadi.

BACA JUGA:Lebih Fleksibel, BKN Sebut Seleksi CPNS dan PPPK 2024 Masih Belum Pasti

"Dulu formasi ditentukan oleh daerah, sehingga kadang-kadang terjadi penyusupan oleh keluarga seperti Anak Saudara dan Keponakan. Sekarang, Alhamdulillah saya rasa tidak mungkin terjadi lagi. Berkat peran aktif dari berbagai daerah, hal ini terus berkembang," ujar Anas.

 

Pada seleksi Calon ASN (CASN) terakhir, sekitar 2,9 juta orang mendaftar, dengan sekitar 2,4 juta peserta yang mengirimkan lamaran. Namun, hanya ada sekitar 572 ribu posisi yang tersedia. Menurut Anas, persaingan kali ini sangat ketat dan kompetitif.

 

"Persaingannya sangat ketat, dan tidak ada bantuan dari pihak manapun. Mereka mengikuti tes dengan sistem CAT (Computer Assisted Test)," ungkapnya.

BACA JUGA:Usai Mahasiswi ITB Tertangkap Jadi Joki Tes CPNS, Polisi Ungkap Kasus Baru!

Anas menegaskan bahwa kini tidak ada lagi kesempatan bagi pihak manapun untuk membantu peserta seleksi. Skor akan langsung dirilis secara real-time dan disiarkan langsung melalui Youtube, sehingga tidak ada celah untuk kecurangan.

 

"Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa birokrasi ke depan akan diisi oleh individu yang berkompeten, sekaligus untuk mengisi kekosongan posisi yang ada sebelumnya," ujar Anas.

Sumber: