Tegas, Senator Riri Ingatkan Kembali Pemerintah Soal Pupuk

RK ONLINE - Pemerintah diminta untuk kembali menata pendistribusian pupuk kepada petani. Pasalnya, hal ini berdampak serius terhadap produktivitas tanaman. Tidak terkecuali di Bengkulu Provinsi Bengkulu. Bahkan belum lama ini Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Bengkulu mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk kimia dengan harga terjangkau.

 

Ini disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Hj. Riri Damayanti John Latief pada Senin (28/11). Dia menerangkan, ketika petani sulit untuk mendapatkan atau ketika mampu mendapatkan, namun tidak sanggup membeli pupuk. Maka itu berarti produktivitas tanaman mereka terancam.

 

"Ini mengganggu upaya membangun ketahanan pangan yang baik di daerah. Gara-gara petani susah dapat pupuk, petani jarang memupuk tanamanya. Saya meminta pemerintah segera mencari jalan ke luar yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan ini," kata Hj Riri Damayanti John Latief.

 

Lulusan Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini menambahkan, ketergantungan petani akan pupuk sangat tinggi dan menjadi masalah ketika petani tak bisa memperolehnya dengan cara yang mudah dan harganya merangkak naik diakibatkan dampak global.

 

"Presiden Jokowi telah mengingatkan perkara ini, masalah pupuk ini bisa memicu gagal panen hingga krisis pangan. Artinya pemerintah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan atau pelanggaran HAM berat pada petani dan seluruh penduduk yang kelaparan. Pihak-pihak terkait masalah pangan, pemerintah pusat maupun daerah, harus betul-betul memperhatikan arahan presiden," ujar Hj Riri Damayanti John Latief.

 

Dewan Penasehat Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Bengkulu ini memaparkan, anjuran pemerintah agar petani memupuk menggunakan pupuk organik mesti dibarengi dengan kebijakan yang tepat, sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien mengingat sebagian petani menilai hasilnya tidak lebih baik dari pupuk kimia.

 

"Apresiasi saya buat PT Pupuk Indonesia menindak tegas kios resmi yang menjual pupuk urea bersubsidi di luar ketentuan dengan menghentikan kerja sama dan keberhasilan kepolisian menggerebek pabrik pengoplosan pupuk palsu. Semangat seperti ini seharusnya menular ke Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah untuk memastikan agar para petani bisa memperoleh pupuk bersubsidi dengan mudah dan terjangkau," ungkap Hj Riri Damayanti John Latief.

 

Sumber: