Koalisi Bela Petani Gelar Aksi Simpatik

Nasib Petani Dinilai Diabaikan

 

RK ONLINE -  Puluhan aktivis mahasiswa dan lingkungan yang bergabung dalam Koalisi Bela Petani menggelar aksi simpatik di Bundaran Simpang Lima Ratu Samban Kota Bengkulu. Kegiatan ini sebagai bentuk empati terhadap nasib ribuan petani akibat terabaikannya posisi mereka sebagai penjaga tatanan negeri indonesia, juga menyoroti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang membuat petani semakin menjerit. 

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Meiko, menyampaikan, aksi yang dilakukan merupakan aksi gabungan beberapa elemen yang menyatakan sikap untuk peduli dan bersolidaritas dengan nasib petani saat ini. 

"Kami adalah Koalisi Bela Petani hari ini dalam hal memperingati Hari Tani yang akan diperingati besok (hari ini, red). Kami menggambarkan saat ini kondisi petani kita sangat tragis padahal di negeri agraris," katanya usai pelaksanaan aksi solidaritas. 

Ia menambahkan, dengan kondisi negara yang luas, tanah yang subur serta kelimpahan tenaga tidak menjadikan negara memperhatikan nasib petani. Hal ini terlihat dengan kesejahteraan para petani yang tidak diperhatikan serta ruang lingkup dan kehidupan petani yang diambil alih oleh perusahaan-perusahan dan kebijakan publik. 

"Kita lihat, negara tidak hadir dan membela negaranya. Ini terlihat selain mengambil kebijakan kenaikan BBM mengakibatkan munculnya masalah baru. Juga terdapat permasalahan konflik agraria yang tifak di selesaikan oleh pemerintah," papar Meiko. 

Saat ini, dari data Kanopi Bengkulu setidaknya 1.879 orang yang tersebar di Propinsi Bengkulu setiap harinya berjuang dan berhadap-hadapan dengan konflik agrarian di Bengkulu. Diantaranya HKTI Seluma 1.035 orang, Malin Deman Mukomuko sebanyak 83 Orang, Batik Nau Bengkulu Utara 100 orang, Air Berau Mukomuko 64 Orang, Kec Bang Haji Bengkulu Tengah 40 Orang, Teluk Sepang Kota Bengkulu 14 Orang, Sibak Mukomuko 500 Orang, serta Pondok Bakil Bengkulu Utara 43 Orang.

Dari jumlah tersebut, ada 105 orang petani di Bengkulu juga tidak jelas statusnya di kepolisian akibat dari perebutan ruang kelola tanah dengan korporasi. Diantaranya di Kabupaten Seluma 20 orang, Bengkulu Utara Batik Nau 4 orang, Mukomuko Malin Deman 71 orang, dan Mukomuko Air Berau 10 orang. 

"Banyaknya konflik agraria yang tidak segera diselesaikan pemerintah ini menunjukkan negara hari ini menginjak-injak masyarakat, karena hanya membiarkan situasi petani semakin sulit," tambah Meiko.

 

BACA JUGA:Pemprov Dorong Potensi Kopi Arabika

 

Selain permasalahan konflik agraria yang tidak terselesaikan, Meiko menyesalkan kebijakan Pemerintah yang menaikkan harga BBM yang sangat menggangu mobilitas masyarakat serta mengganggu para petani hingga para nelayan. Telebih, pemerintah tidak seharusnya berfokus pada pembangunan program strategis nasional yang seyogyanya tidak harus didahulukan. Ditambah adanya kebijakan kenaikan BBM yang sangat menyulitkan masyarakat.

Sumber: