Tunggu Kemenpan-RB

RK ONLINE - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) beberpa waktu lalu memberikan sinyal adanya wacana pembatalan penghapusan tenaga honorer atau non Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2023 mendatang. Wacana ini disampaikan usai MenpanRB melaksankan pertemuan dengan Komisi I DPD RI beberapa waktu lalu. 

Meski demikian, Badan Kepegawaian dan Pembinaan SDM Kota Bengkulu menyebut jika Pemkot Bengkulu belum bisa memastikan wacana tersebut benar-benar dilakukan karena masih menunggu keputusan dan instruksi tertulis dari pemerintah pusat. 

"Pemkot memang meminta KemenpanRB untuk mengkaji ulang kebijakan penghapusan honorer tersebut. Memang saat ini sudah ada sinyal untuk dibatalkan, namun keputusan akhir kita tunggu surat resminya, " kata Kepala BKPSDM Kota Bengkulu, Achrawi, S.Pd, MH.

Wacana pembatalan penghapusan honorer ini sendiri lantaran pemerintah daerah mengkhawatirkan anggaran yang diperlukan untuk gaji para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang menggantikan honorer. Pasalnya hal tersebut memberatkan pemerintah daerah karena jumlah honorer yang banyak, sedangkan tidak sebanding dengan pendapatan daerah jika dialihkan ke P3K. 

"Alasan keterbatasan anggaran membuat Pemkot dan daerah lain di Indonesia meminta penghapusan honorer dan dialihkan ke P3K untuk dikaji ulang," tutur Achrawi. 

 

BACA JUGA:Dewan Dorong Gunakan Kendaraan Listrik

 

Lebih lanjut, di Kota Bengkulu sendiri mendapatkan alokasi P3K sebnyak 1.654 P3K dati KemenpanRB beberpa waktu lalu. Jumlah tersebut dengan rincian 1.102 tenaga pendidik, 208 petugas Pemadam Kebakaran (Damkar), dan 344 tega kesehatan (Nakes). Dengan jumlah tersebut tentunya Pemkot kesulitan untuk memberikan gaji jika hanya mengandalkan keuangan daerah dan tidak dibantu anggaran dari pusat. 

"Apabila beban penggajian P3K ini dibebankan ke Pemkot semua tentunya akan menghambat pembanguan dan program lainnya, karena APBD kita cuma 1,1 triliun, " singkat Achrawi.

Sumber: