Tidak Punya Anggaran

RK ONLINE - Sekretaris Kabupaten Kepahiang, Dr. Hartono, M.Pd mengakui jika pada tahun anggaran 2022 ini APBD tidak mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan seleksi atau tahapan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Jangankan tahapan seleksi, dikatakan Hartono, pembiayaan gaji dan tunjangan yang dibebankan pada Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Kepahiang saja, Pemerintah Kabupaten Kepahiang belum menyanggupinya.

"Seperti seleksi PPPK tahun lalu itu dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, sehingga pada tahun ini pemerintah daerah sendiri tidak mengalokasi anggaran tahapan PPPK ini. Itu disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD," ungkap Hartono.

Sebenarnya, lanjut Hartono, Pemerintah Kabupaten menyambut baik terkait dengan aturan yang mengharuskan pegawai yang ada hanya PNS, PPPK dan outsourching dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai non PNS. Namun jika harus mengandalkan DAU APBD, kata Hartono pemerintah daerah belumlah mampu. "PPPK sangat diperlukan di Kabupaten Kepahiang, tenaga guru, tenaga kesehatan dan Satpol PP. Sebenarnya tenaga honor kita sangat banyak. Akan lebih bagusnya mereka PPPK, tapi dananya dari pusat. Itu karena daerah kita keterbatasan anggaran," jelas Hartono.

Jikapun tahun ini Kabupaten Kepahiang dialokasikan formasi PPPK, lanjut Hartono pihaknya berharap dibiayai oleh Pemerintah Pusat, mulai dari tahapan seleksi hingga pembiayaan honor dan tunjangan. (rfm)

Sumber: