Terkait Serapan Anggaran 2 OPD Rapor Merah

RK ONLINE - Lpaoran serapan anggaran yang terhitung hingga 30 Juni lalu, menunjukan kalau ada 2 OPD di lingkungan Pemkab Kepahiang Provinsi Bengkulu yang masih menunjukan rapor merah. Yakni BKD PSDM dengan persentase serapan yang baru 11,7 persen dan Dinas PUPR, dengan serapan anggaran yang hanya diangka 2,9 persen. 

BACA JUGA:82 Desa Dapat 'Surat Cinta' Dinas PMD

Secara global serapan APBD Kabupaten Kepahiang sudah mencapai Rp 210.170.931.674 atau 27,2 persen dari total APBD Kepahiang, 772.317. 594. 094.

 

Kabag Pembangunan Setkab Kepahiang Pisman, M.Si melalui Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Bagian Pembangunan, Herwin Noviansyah, S.Sos. MM mengatakan, data ini merupakan data yang terhitung hingga 30 Juni lalu. Padahal target sebelumnya Pemkab Kepahiang menargetkan angka serapan ini sudah menyentuh angka 33,2 persen. Dengan demikian masih ada kekurangan sekitar 3,3 persen. Salah satu penyebabnya ialah adanya serapan anggaran di beberapa OPD yang masih rapor merah. 

 

"Ada 2 OPD di Kepahiang ini yang serapan anggarannya masih rendah. Sehingga untuk serapan anggaran, kedua OPD ini dipastikan masih raport merah. Yakni BKD PSDM dan Dinas PU Kepahiang. Kemungkinan besar ini terjadi karena adanya kegiatan yang belum berjalan atau masih dalam proses," kata Herwin.

 

Herwin menjelaskan jika jumlah pagu APBD Kepahiang Rp 772.317. 594. 094. Sementaraa total APBD Kabupaten Kepahiang terbagi dalam 4 kategori belanja. Yakni belanja operasi Rp 498.509.088.264 dengan realisasi Rp 178.287.876.203, belanja modal Rp 131272.736.440 dengan realisasi Rp 3.304.957.827. Kemudian belanja tak terduga Rp 23.361. 505.290 dengan realisasi Rp 809.941.000 dan belanja transfer, Rp 119. 174. 264.100 dengan realisasi Rp 27.768.156.644. 

 

"Ada sisa APBD Rp 562.146.662.420 yang belum dibelanjakan. Masih menyisakan 6 bulan lagi untuk merealisasikannya," jelas Herwin. 

BACA JUGA:Terkendala Air, Waterboom Senilai Rp 15 Miliar Belum Bisa Dinikmati

Sesuai rencana, 13 Juni ini Pemkab Kepahiang akan melaksanakan Rapat Pimpinan (Rapim) untuk membahas dan mengevaluasi serapan anggaran. 

 

Sumber: