E-Government Baru Fokus untuk 4 OPD

RK ONLINE – Pemkab Kepahiang hingga saat terus melakukan pembenahan pelayanan di setiap OPD guna menuju pengelolaan e-government. Dari 34 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang, sementara ini baru 4 OPD yang menjadi fokus utama pembenahan pelayanan. Diantaranya Dinas PUPR, RSUD Kepahiang, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP), dan Dinas Kesehatan. Sementara OPD lain tetap akan masuk dalam pengawasan Pemkab Kepahiang untuk peningkatan pelayanan kedepannya. 

Bupati Kepahiang, Dr. Ir. Hidayattulah Sjahid, MM, IPU mengatakan, pembenahan pelayanan akan diterapkan di lingkungan pemerintahan Kepahiang. Hanya pemberlakuan sistem e-government ini dilakukan secara bertahap. Untuk menuju ke sistem tersebut, beberapa kekurangan dalam tata kelola pemerintahan harus dibenahi.

"Pembenahan yang akan dilakukan di semua lini, seluruh ASN di lingkungan Pemkab Kepahiang harus bisa segera beradaptasi dengan sistem yang baru tersebut. Pasalnya mulai tahun depan tata kelola pemerintahan akan dilakukan secara elektronik," kata bupati. 

Menurutnya, memang tidak bisa melakukan perubahan dan pembenahan secara menyeluruh secara serentak. Karena itu tahap awal ini dimulai pada 4 OPD. Setelah itu, baru diterapkan di seluruh OPD. "Saat ini baru 4 OPD yang kita fokuskan, karena OPD tersebut langsung bersentuhan dengan pembangunan masyarakat dan daerah. Hasil dari 4 OPD menjadi acuan kita bagi seluruh OPD kedepannya," papar bupati. 

Dilanjutkan, ke 4 OPD ini memberlakukan seluruh pengeluaran dan belanja daerah secara non tunai. Ini menjadi salah satu poin yang direkomendasikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu, pascapenyerahaan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Sebenarnya ada beberapa yang sudah kita terapkan, seperti pada belanja perjalanan dinas. Bahkan beberapa OPD juga sudah mulai menerapkan sistem tersebut saat ini tapi belum seluruh mengimplementasikannya. Jadi, e-government kita berlakukan secara bertahap yang pada akhirnya seluruh pekerjaan atau jalannya pemerintah menerapkan teknologi yang ada," demikian bupati. (and)

Sumber: