Ribuan Mahasiswa Demo di Depan Kantor DPRD Provinsi, Ini Tuntutannya

RK ONLINE - Aksi unjuk rasa oleh mahasiswa digelar serentak di berbagai wilayah Indonesia, Senin (11/4). Di Bengkulu sendiri ribuan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Provinsi Bengkulu. Aksi demonstrasi yang dilaksanakan dalam kondisi berpuasa ini dikoordinir Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari masing-masing universitas yang ada di Bengkulu dengan membawa spanduk dan atribut aliansi mahasiswa. Ada beberapa tuntutan yang disampaikan, diantaranya mendesak dan menuntut agar wakil rakyat tidak menghianati konstitusi dengan menolak tegas penundaan Pemilu serta menolak perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. "Kami menolak penundaan Pemilu 2024 dan tiga periode masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Perlu diketahui wacana penundaan pemilu menjadi salah satu bentuk mencabuli konstitusi," papar salah satu koordinator lapangan, M. Alriansyah. Selain itu, mahasiswa juga menolak dan menuntut agar Presiden segera melakukan penangkapan terhadap para mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) maupun minyak goreng yang ada di Bengkulu. Sempat ricuh akibat saling salah paham antar koordinator lapangan, serta kurangnya anggota DPRD yang diminta untuk menandatangani nota kesepahaman membuat aksi demonstrasi yang dimulai sekitar pukul 13.30 WIB tersebut berkepanjangan dan penuh ketegangan. Ketegangan aksi dapat direda saat DPRD Provinsi Bengkulu berhasil mengumpulkan anggotanya yang sebelumnya hanya 14 orang menjadi 26 orang dengan menyatakan sikap dan menandatangani tuntutan yang diberikan. Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto menyampaikan apa yang menjadi tuntutan aliansi mahasiswa Bengkulu dan diterima pihak DPRD Provinsi Bengkulu diantaranya, menuntut pemerintah provinsi bengkulu untuk mencabut SK gubernur Nomor 32A/BPKB/2020 yang berindikasi ada kenaikan pajak BPKB jadi 10 persen dan menuntut Pemprov Bengkulu untuk menurunkan PBPKB sebesar 5 persen. Lalu meminta dan mendesak serta menindak tegas pihak atau oknum yang melakukan penimbunan BBM subsidi, DPRD diminta mendesak pemerintah pusat menstabilkan harga Bahan Pokok (Bapok) serta menjamin ketersediaannya. Selain itu, DPRD juga diminta mendesak pemerintahan pusat menyelesaikan konflik agraria yang ada di Provinsi Bengkulu. Dan yang terakhir DPRD agar mendesak presiden Joko Widodo untuk mengambil sikap agar menolak wacana masa jabatan presiden dan wakil presiden 3 periode. Dalam kalimat terakhir nota kesepahaman yang disampaikan para mahasiswa dan ditandatangani 26 anggota DPRD Provinsi Bengkulu tersebut menyatakan apabila tuntutan yang diajukan tidak terpenuhi khususnya yang mengatakan kepada pemerintah pusat, mahasiswa meminta presiden mundur dari jabatannya termasuk DPRD Provinsi Bengkulu. "Apa yang menjadi kewenangan kita akan kita sampaikan kepada gubernur, dan apa yang menjadi kewenangan pusat maka kita akan bersurat ke pusat untuk menyelesaikannya," kata salah satu anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, S.IP, MM. Para mahasiswa yang melakukan aksi untuk rasa membubarkan diri sekitar pukul 17.30 WIB usai tuntutan yang disampaikan diakomodir pihak DPRD Provinsi Bengkulu. Dalam aksi aksi yang diselenggarakan ini, Polda Bengkulu dan Polres Bengkulu menurunkan lebih dari 300 personilnya. Selain di pusat aksi, personil juga disebar di sejumlah titik yang bakal dilalui pengunjuk rasa. Diantara personil yang diturunkan ada tim Gegana, juga termasuk personil dengan perlengkapan khusus menghadapi aksi unjuk rasa, Tim pemadam kebakaran, satpol PP dan pihak terkait lainnya. Sementara itu, untuk arus lalu lintas menuju Gedung DPRD ditutup dan ada lima titik yang mendapat perlakuan rekayasa lalu lintas diantaranya di Simpang SD 05, yang arah masuk ke DPRD dialihkan, Jalan Serayu, di depan Kantor Gubernur, di Simpang Rumah Pasren, dan dekat Taman Budaya.   Pewarta : Gatot Julian/Krn

Sumber: