Pemprov Komitmen Atasi Mafia Tanah

RK ONLINE - Hingga saat ini, pertikaian dan konflik lahan masih terus terjadi di wilayah Provinsi Bengkulu, baik dilakukan perorangan maupun oleh oknum-oknum atau mafia tanah yang mana keberadaannya harus diberantas karena merugikan masyarakat maupun pemerintah. "Bersama pihak terkait, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu terus berupaya dan berkomitmen penuh terhadap pemberantasan mafia tanah yang ada di provinsi Bengkulu," kata Asisten I Setda Provinsi Bengkulu, Drs. Khairil Anwar, M.Si saat memimpin Rapat Koordinasi Inventaris Data Tanah Teridentifikasi Konflik dan Mafia Tanah di Kota Bengkulu, Selasa (22/3). Lebih lanjut, Pemprov Bengkulu telah memiliki tim dan siap untuk bersinergi bersama pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta Kejaksaan dalam menindak mafia tanah yang merugikan masyarakat. "Permasalahan mafia tanah pasti kita tindak dan diselesaikan, karena pemerintah daerah mempunyai tim penyelesaian permasalahan. Selain itu, dijajaran BPN dan Kejaksaan juga ada Satgas Mafia Tanah, yang akan dilibatkan," paparnya. Khairil menambahkan, dengan dilaksanakan rakor terutama membahas permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tanah yang bisa menimbulkan konflik dan juga permasalahan yang disebabkan oleh mafia tanah, dapat diambil jalan keluar penyelesaian permasalahan. Hal ini lantaran, dengan adanya rapat yang dihadiri pemerintah serta pihak BPN dan pihak terkait lainnya, pasti akan banyak usulan-usulan yang dikemukakan untuk menyelesaikan masalah. "Dengan adanya rapat yang digelar, kita sudah bisa menginventarisir serta mendata beberapa permasalahan yang mungkin timbul, baik itu implikasinya ke Pemprov maupun ke Pemerintah Pusat. Termasuk dampak dari program pembangunan yang ada," singkat Khairil.   Pewarta : Gatot Julian/Krn

Sumber: