Pejabat Eselon IV Biro Pemkesra Tandatangani Kontrak Kerja

RK ONLINE - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Drs. Hamka Sabri, M.Si, Senin (14/2) pagi melaksanakan apel pagi dan menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kinerja pejabat Eselon IV dan Sub Koordinator Fungsional di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda), BPKD dan BKD Provinsi Bengkulu. Didampingi langsung oleh Plt Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra (Pemkesra) Provinsi Bengkulu, Dr Syarif, penandatanganan perjanjian kerja yang dilakukan di Halaman Kantor Gubernur tersebut mencakup 9 pejabat eselon IV Biro Pemkesra. Dalam sambutannya, Sekda Hamka Sabri menjelaskan, dilakukan pendandatanganan perjanjian kinerja s3bagai bentuk komitmen pejabat khususnya Setda Provinsi dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, sesuai dengan visi misi yang ingin di wujudkan Pemprov Bengkulu. "Melalui perjanjian kerja ini kita tuangkan komitmen bersama seluruh Pejabat, ASN dan THL di lingkup Pemprov Bengkulu. Untuk itu perlu dilakukan penyelarasan, mulai dari Sekda selaku Nahkoda Birokrasi hingga jajaran karyawan, baik berstatus ASN ataupun THL," papar Sekda Hamka. Dirinya menegaskan, setiap OPD dan pejabatnya dalam bekerja sesuai dengan apa yang terdapat dalam perjanjian kinerja, terutama yang terkait akan program prioritas serta visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu. "Saya mengimbau kepada semuanya, jangan sampai ada yang tidak hapal visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, karena hal tersebut sebagai kiblat kita dalam melaksanakan tugas dan menjalankan program kerja," tegas Hamka Sabri. Selain itu, dengan adanya perjanjian kinerja dapat dijadikan langkah konkret untuk memaksimalkan pemerintahan. "Melalui perjanjian kinerja ini, mari bersama-sama menguatkan komitmen sebagai mesin penggerak birokrasi Pemprov Bengkulu, " pungkasnya. Pewarta : Gatot Julian/Krn
Sumber:
- Share:
- 1 Berkurang Rp2 Miliar, Dana Desa Kabupaten Kepahiang Turun Jadi Rp80 Miliar
- 2 Alihfungsi Lahan Pertanian Jadi Pemukiman Dilarang, Pemkab Kepahiang Tegakkan LP2B
- 3 KUA Sebut Tanah Wakaf Wajib Miliki AIW!
- 4 Bentrok Hingga Kecelakaan, Roadrace di Kepahiang Mendadak Ricuh!
- 5 Pemkab Kepahiang Anggarkan Dana Hibah Parpol Rp 1,2 Miliar
- 1 Berkurang Rp2 Miliar, Dana Desa Kabupaten Kepahiang Turun Jadi Rp80 Miliar
- 2 Alihfungsi Lahan Pertanian Jadi Pemukiman Dilarang, Pemkab Kepahiang Tegakkan LP2B
- 3 KUA Sebut Tanah Wakaf Wajib Miliki AIW!
- 4 Bentrok Hingga Kecelakaan, Roadrace di Kepahiang Mendadak Ricuh!
- 5 Pemkab Kepahiang Anggarkan Dana Hibah Parpol Rp 1,2 Miliar