Jelang 2022, Senator Riri Beri Perhatian Khusus Untuk 4 Masalah Ini

RK ONLINE - Tahun 2022 sudah di depan mata. Aneka rencana, target dan berbagai proyeksi telah disusun untuk menghadapi berbagai tantangan di tahun mendatang. Seperti adanya varian virus baru hingga ketidakpastian dan ketidakmerataan ekonomi. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Hj. Riri Damayanti John Latief memberikan empat masalah khusus dalam tata kelola kebijakan tahun 2022 mendatang yang menurutnya perlu perhatian khusus sehingga kondisi masyarakat di Provinsi Bengkulu, dapat membaik dari tahun ini. "Pertama saya melihat bahwa tahun depan potensi pariwisata kembali normal terbuka lebar. Pemerintah daerah di Bengkulu mesti siap-siap untuk menyambut potensi ini. Percantik destinasi-destinasi yang ada agar wisatawan menjadikan Bengkulu sebagai tujuan penerbangan mereka," kata Riri, Kamis (23/12/21). Kedua Wakil Ketua Umum BPD HIPMI Provinsi Bengkulu ini melanjutkan, penguatan terhadap tumbuh kembang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang banyak mengalami hambatan untuk bergerak selama hampir dua tahun terakhir akibat pandemi covid- 19. "Saya minta Kementerian ESDM hati-hati dalam menetapkan tarif listrik di 2022 mendatang. Jangan sampai membebani UMKM dan masyarakat miskin. Daya beli masyarakat belum benar-benar pulih. Jangan sampai kebijakan kenaikan tarif listrik malah memperpanjang barisan penduduk miskin dan pengangguran," harapnya. Wakil Bendahara III Ikatan Keluarga Seluma, Manna, Kaur (SEMAKU) ini meneruskan yang ketiga, pemerintah daerah harus memastikan seluruh perusahaan menerapkan kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bengkulu sebagaimana yang telah ditetapkan. "Kalau ada yang bandel, tindak tegas biar yang lain kapok. Saya sudah baca pengumumannya terhitung 1 Januari 2022 UMP Bengkulu ditetapkan sebesar Rp 2.238.094,031. Lebih boleh, kurang jangan," tegas Riri. Baca juga : Hari Ibu, Senator Riri Sebut Ada Lima PR Besar Kemudian yang keempat, Alumni Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini menambahkan, pemerintah daerah hendaknya mulai mandiri untuk dapat mencukupi keperluannya sendiri. Baik di bidang pangan maupun kebutuhan lainnya. "BBM jangan sampai langka. Uang rakyat jangan sampai ada yang dikorupsi. APBD kalau memang sudah bisa dibelanjakan, jangan ditahan-tahan. Mengingat Bengkulu ini punya masalah dengan kualitas SDM, pemerintah daerah harus jorjoran untuk anggaran pendidikan," pungkasnya. Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menyatakan bahwa pemerintah akan fokus pada 6 kebijakan utama. Yaitu melanjutkan perlindungan terhadap ancaman Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan. Selanjutnya peningkatan SDM yang unggul, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah. Serta melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan surplus budgeting agar belanja lebih efisien. Sementara Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyatakan siap untuk menindaklanjuti arahan presiden tersebut. Untuk penanganan Covid-19, fokus akan diarahkan pada penganggaran vaksinasi harus mencapai target. Gubernur juga menyampaikan rencana pembangunan BLK Bengkulu yang ada di Tebeng Kota Bengkulu ditingkatkan menjadi Balai Besar Latihan Kerja yang akan dikelola langsung pihak kementerian. Pewarta : **/Adv/Rls

Sumber: