Program Pertanian Tahun 2021 Dinilai Cukup Baik, Diyakini Bisa Mensejahterakan Petani

Program Pertanian Tahun 2021 Dinilai Cukup Baik, Diyakini Bisa Mensejahterakan Petani

RK ONLINE - Bidang pertanian di Negara Indonesia terus menunjukkan performa menggembirakan di tengah tersungkurnya perekonomian dunia akibat pandemi Covid-19. Padahal selama ini, sektor ini tak disangka-sangka bisa menunjukkan pertumbuhan yang positif. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Hj. Riri Damayanti John Latief menuturkan, peran pertanian akan semakin signifikan ketika dukungan pemerintah tak putus terutama untuk bagaimana bisa menyejahterakan petani yang selama ini masih termarjinalkan. "Selaku mitra Komite II, DPD RI patut berbangga dengan kinerja sektor pertanian ini. Saya juga mencermati sejumlah program pertanian tahun 2021 ini cukup baik. Semoga bisa terealisasi dan terutama dapat mensejahterakan petani yang selama ini masih terpinggirkan," kata Hj Riri Damayanti John Latief, Rabu (17/3/2021). Diantara program-program tersebut adalah pengembangan pertanian modern dalam bentuk pengembangan smart farming, pengembangan dan pemanfaatan screen house untuk meningkatkan produksi komoditas hortikultura di luar musim tanam seperti cabai, bawang dan komoditas bernilai ekonomi tinggi, pengembangan korporasi petani dan petani milenial. "Saya tertarik dengan program sekolah pertanian yang akan dicanangkan di 34 provinsi, penguatan kinerja penyuluh pertanian dan menumbuhkan 2,5 juta petani milenial. Saya dukung program ini berjalan, terutama untuk daerah-daerah seperti Bengkulu dan Aceh yang selama ini perlu mendapat dukungan dari program-program seperti ini," ungkap Hj Riri Damayanti John Latief. Namun dalam menjalankan usaha budi daya pertanian, Ketua Umum Pemuda Jang Pat Petulai (PJPP) ini berharap unsur eksekutif dalam pemerintahan yang memegan perizinan dapat memperhatikan kearifan lokal serta tanpa melanggar hak ulayat masyarakat hukum adat. "Jangan beri izin kepada usaha budi daya pertanian di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, kecuali kalau sudah ada musyawarah dan mencapai mufakat antara masyarakat hukum adat dan pelaku usaha. Pembangunan harus mensejahterakan, jangan sampai menimbulkan kesusahan," imbuh Hj Riri Damayanti John Latief. Wakil Ketua Umum BPD HIPMI Provinsi Bengkulu ini mengingatkan pentingnya usaha untuk menyiapkan sistem informasi pertanian untuk keperluan pengelolaan pasokan dan permintaan produk pertanian serta pertimbangan penanaman modal, terutama di daerah-daerah. "Ketika data pertanian ini sudah tersusun rapi, pemerintah akan mudah untuk mencapai target-target yang lebih tinggi. Mudah-mudahan jajaran pemerintah di daerah dan di pusat bisa sama-sama kompak mewujudkan pertanian yang semakin kuat dan mandiri," tutur Hj Riri Damayanti John Latief. Alumni Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini mengungkapkan apresiasinya kepada Kementerian Pertanian yang telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Microsoft untuk menghadirkan solusi berorientasi teknologi yang akan membantu meningkatkan pendapatan menggunakan terobosan, teknologi berbasis cloud, machine learning, dan analitik canggih untuk petani. "Ini keren. Mudah-mudahan bermanfaat dan menguntungkan petani Indonesia. Saya dukung Kementerian Pertanian melakukan perubahan besar pertanian Indonesia setelah adanya sentuhan digital," demikian Hj Riri Damayanti John Latief. Untuk diketahui, laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mendata sektor pertanian mengalami terus mengalami pertumbuhan semisal dari sisi Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2020 ini, sektor pertanian tumbuh 1,75 persen di saat PDB total nyungsep minus 2,07 persen. Namun dibalik fakta ini, perhatian pemerintah masih diminta untuk dapat lebih serius mendukung pertanian melalui dukungan anggaran dan kebijakan yang pro-petani, hingga pertanian bisa benar-benar menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. RedaksiĀ 

Sumber: