Radarkepahiang.id - Pasca Surat Edaran (SE) Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang melarang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merekrut tenaga honorer berdampak serius pada Dinas Lingkungan Hidup. OPD yang paling banyak membutuhkan tenaga honorer khusus petugas kebersihan sangat terkendala jika petugas tersebut dirumahkan.
BACA JUGA:6 Aplikasi Populer di Januari 2026, Disebut Bisa Cair Langsung ke Dompet Digital!
BACA JUGA:2 Bulan Siltap Perangkat Desa Tahun 2025 Tak Terealisasi, Benarkah Dampak DBH?
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dra. Sumi Fitriani, M.Si menjelaskan, semula petugas kebersihan di OPD tersebut sebanyak 197 orang, namun 81 orang nya diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada 2025 lalu.
"Akan tetapi jumlah tersebut belum mencukupi untuk menangani kebersihan, kita ada petugas kebersihan tukang sapu, petugas bongkar muat, pengawas dan sopir armada kebersihan," jelas Sumi Fitriani.
BACA JUGA:DD Non Earmark Tak Cair, Pagu DD Tahun 2026 di Kepahiang Malah Turun Drastis Jadi Rp29 Miliar
BACA JUGA:Buruan Daftar, Ini Game Santai 2026 yang Bisa Nambah Isi Saldo Digital e-Wallet DANA
Ia menyebutkan, kekurangan petugas kebersihan tersebut akan direkrut kembali dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PWKT. Namun, terkait dengan jumlahnya, Dinas Lingkungan Hidup baru melakukan pemetaan dengan jumlah seefesien mungkin, sebab mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
BACA JUGA:'Jemput' Gelar Adat Bupati, Wabup dan Ketua DPRD Kepahiang Sembelih Kerbau
BACA JUGA:Pemkab Kepahiang Pastikan Tak Ada Rekrutmen PPPK Paruh Waktu, Skema Outsourcing Bakal Diterapkan!
"Petugas kebersihan ini sifatnya penting, jangan sampai terjadinya penumpukan sampah di pusat kota karena kekurangan petugas kebersihan. Kita sedang melakukan pemetaan terkait dengan jumlahnya yang nanti diusulkan PWKT," jelas Sumi.
BACA JUGA:1 CJH Kepahiang Masuk Dalam Daftar Cadangan 2026 Meninggal Dunia!
BACA JUGA:8x WD Tanpa Batas Limit, Ini Game Penghasil Uang Tercepat!
Disisi lain, ia berharap Pemkab Kepahiang mengakomodir kebutuhan petugas kebersihan di lapangan dengan skema PWKT. Sebab, setiap harinya Dinas LH harus memastikan kebersihan di sepanjang jalan protokol, hingga pengangkutan sampah-sampah rumah tangga ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).