Radarkepahiang.id - Tahun anggaran 2025 hanya tersisa 4 bulan lagi, akan tetapi dari 105 desa di Kabupaten Kepahiang belum seluruhnya mencairkan Dana Desa (DD). Keterlambatan pencairan DD diberbagai desa itu disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pengajuan dokumen desa yang belum lengkap, dan belum diselesaikannya proses administrasi keuangan di tingkat pemerintah desa.
BACA JUGA:Waktu Makin Mepet SSCASN BKN Belum Berubah, Honorer Terkendala Isi DRH
Keterlambatan ini berdampak pada masyarakat desa yang sangat mengandalkan DD untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kegiatan desa.
"Anggaran DD TA 2025 memasuki pencairan tahap dua, tapi baru 26 desa yang sudah menerima penyaluran DD ke rekening desa," sampai Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Jono Antoni, S.Sos.
BACA JUGA:Penting! Ini Panduan Lengkap Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu
BACA JUGA:Lindungi Hak Sipil Keluarga, Kemenag Kepahiang Tekankan Gerakan Sadar Pencatatan Nikah
Jono mengatakan, 79 desa lainnya agar segera mengusul, sesuai ketetapan syarat pencairan, keterlambatan juga bisa terjadi akibat proses administrasi ditingkat instansi pemerintah daerah yang menangani dana desa, sehingga proses penyaluran DD dari pusat ke desa menjadi lambat.
BACA JUGA:Jaga Kondusivitas Daerah, Bupati Kepahiang Imbau Masyarakat Bijak Bermedia Sosial
BACA JUGA:PDAM Tirta Alami Masih 'Sakit', Wacana Jadi Perumda Air Masih Abu-abu
"Keterlambatan DD ini berdampak pada signifikan pada masyarakat, terutama penerima bantuan langsung tunai dan aparatur desa yang sangat bergantung pada dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar infrastruktur dan layanan masyarakat," jelas Jono.
BACA JUGA:Total Rp13 Miliar, Dinas PUPR Realisasikan Instalisasi Pipa AIr Bersih di 3 Wilayah
BACA JUGA:Cegah Pernikahan Dini dan Perkuat Ketahanan Keluarga
Jono melanjutkan keterlambatan realisasi program desa, yang pada akhirnya dapat melemahkan perputaran ekonomi ditingkat masyarakat.