"Ini sudah jelas-jelas menyalahi aturan. Jadi mau siapapun oknum yang ada di belakangnya, saya sebagai bupati tetap teguh dan tegas menegakan aturan yang ada," tutupnya.
BACA JUGA:Diminta Terbuka Soal Loker, Perusahaan di Kepahiang Wajib Prioritaskan Putra Putri Daerah
BACA JUGA:Sebentar Lagi 109 Jemaah Haji Kepahiang Akan Jalani Puncak Haji di Armuzna
Di sisi lainnya, Asisten II Pemprov Bengkulu, RA Denny mengaku sangat mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh Pemkab Kepahiang ini. Sebab menurutnya, setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk ikut berkonstribusi dalam membangun daerah tempat perusahaan tersebut didirikan.
Terkait perizinannya, RA Denny mengatakan jika Pemprov Bengkulu sifatnya menunggu keputusan final dari Pemkab Kepahiang. Jika prosesnya sudah memenuhi syarat, dia memastikan kalau Pemprov Bengkulu akan selalu mendukung kebijakan Pemkab Kepahiang selagi masih sesuai aturan dan ketentuan serta bermanfaat untuk masyarakat dan daerah.
"Kami Pemprov Bengkulu pasti mendukung langkah-langkah yang diambil Pemkab Kepahiang selagi masih sesuai aturan serta bermanfaat bagi masyarakat dan daerah. Intinya kami provinsi menunggu dari kabupaten nanti seperti apa prosesnya, dan itu pasti kami dukung," ungkap RA Denny.
BACA JUGA:THL Non ASN Database BKN Sabar, Pemkab Kepahiang Akan Beri Kepastian PPPK Paruh Waktu
BACA JUGA:100 Hari Kerja Nata-Hafizh, Sudah Tata Kota dan Mulai Perbaiki Lampu Jalan
Senada, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi juga mengatakan demikian. Bahkan di sini Edwar Samsi yang juga merupakan ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI Kabupaten Kepahiang ikut mempertanyakan, standarisasi pengupahan karyawan yang selama ini diberdayakan oleh PT TUMS.
"Karena selama ini tidak ada keterbukaan dari pihak perusahaan ini. Apakah upah karyawannya sudah sesuai standar atau tidak, selama ini kita tidak tahu," sesalnya.