Radarkepahiang.id - Melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan atau DKPP Kepahiang, Pemkab Kepahiang mendorong pemerintah desa bentuk Rumah Pangan B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman).
Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya dalam mengentaskan angka kasus stunting yang selama ini terjadi di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu.
BACA JUGA:Karyawan PT. TUMS Cacat Permanen, Kuasa Hukum: Jumlah Ganti Rugi Tidak Setimpal!
BACA JUGA:BKD Pastikan Jatah Hibah KPU Tidak Berkurang, Ini Sumbernya!
Kepala DKPP Kepahiang, Rukismanto, S.Pi, MP menjelaskan jika Rumah Pangan B2SA ini, merupakan program untuk memenuhi asupan gizi keluarga dengan kategori rentan stunting.
"Rumah Pangan BS2A ini program untuk memberi akses kepada masyarakat penerima manfaat. Terutama bagi keluarga dengan anak berisiko stunting, kurang gizi atau gizi buruk, ibu hamil, ibu menyusui dan calon pengantin, terhadap asupan pangan yang berkualitas mengarah pada B2SA," ujar Rukismanto.
BACA JUGA:Kepahiang Masih Kekurangan Dokter Umum dan Dokter Spesialis
BACA JUGA:Gandeng Perangkat Desa Tekan Angka Pernikahan Dini
Dia mengatakan kalau di Rumah Pangan B2SA, utamanya sudah terbentuk di sejumlah desa di Kabupaten Kepahiang. Sebab program ini sengaja digencarkan dengan tujuan, untuk mengurangi prevalensi kasus stunting dengan fokus pada penyediaan menu makanan BS2A, sebanyak 60 kali pemberian sepanjang 6 bulan bagi penerima manfaat.
"Kita mendorong pemerintah desa iku mensukseskan program Rumah Pangan B2SA ini. Tentunya tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi ada banyak manfaat lainnya juga. Seperti memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi benar-benar beragam, bergizi, seimbang dan aman serta, dapat mencapai target penurunan angka kasus stunting secara signifikan," kata Rukis.
BACA JUGA:Berkah Awal September, Harga Kopi di Kepahiang Hari Ini Mendadak Naik Banyak, Petani Kopi Sumringah!
BACA JUGA:Antisipasi Peredaran Uang Palsu, Bupati Dorong UMKM di Kepahiang Transaksi Pakai QRIS!
Tak hanya itu Rukismanto melanjutkan, kolaborasi mereka lakukan untuk menekan angka kasus stunting tidak hanya menggandeng pemerintah desa. Tetapi menurutnya, Tim Penggerak PKK dan stakeholder jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya juga ikut dilibatkan.