Radarkepahiang.id - Dinas Dukcapil Kepahiang, Provinsi Bengkulu menyarankan pemerintah desa dan kelurahan agar mengingatkan masyarakar terkait perekaman KTP. Sebab dari catatan Dinas Dukcapil, sebanyak 9.362 warga belum melakukan rekam KTP Elektronik. Mereka adalah warga yang wajib memiliki KTP sesuai ketentuannya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).
BACA JUGA:Jemaah Haji Asal Kepahiang Tinggal di Mekkah, 1 di Bengkulu!
Namun di sisi lainnya, Kadis Dukcapil Kepahiang, Ardiansyah, MH juga mengaku data tersebut belum sepenuhnya dapat dipastikan. Sebab dari data tersebut, banyaknya yang merupakan data anomali atau data penduduk yang tidak lazim dan belum diketahui kebenarannya.
"Dari total data tersebut kita kan sudah merinci di kecamatan, kelurahan dan desa mana warga itu berada, kita sudah surati baik pemerintah kelurahan dan desa agar memberi tahu warga yang belum memiliki KTP Elektronik untuk segera melakukan perekaman," jelas Ardiansyah.
BACA JUGA:Warga Bogor Baru Terekam CCTv Saat Mencuri di Toko Alat Pancing, Begini Akhirnya!
Untuk menuntaskan persoalan banyaknya data warga yang belum memiliki KTP Elektronik ini, Ardiansyah meyakini perlu dilakukannya updating data yang melibatkan sejumlah pihak. Hal itu dinilai penting, lantaran data kependudukan ini sifatnya dinamis dan terus berubah.
"Karena data kependudukan tidak hanya dibuat jika ada terjadi peristiwa penting seperti kelahiran, kematian ataupun pernikahan. Data kependudukan juga harus dilakukan update secara berkala setiap kali ada perubahan. Misal adanya data warga yang meninggal atau pindah daerah. Jadi untuk menyelesaikan banyaknya data warga yang belum perekaman KTP itu, perlu dilakukan dengan updating data kependudukan," jelas Ardiansyah.
BACA JUGA:Warga Bogor Baru Terekam CCTv Saat Mencuri di Toko Alat Pancing, Begini Akhirnya!
Disinggung mengenai upaya jemput bola perekaman KTP Elektronik, Ardiansyah mengaku pihaknya terkendala terbatasnya anggaran. Apa lagi, upaya jemput bola perekaman KTP itu tidak didukung penuh oleh pemerintah desa dan kelurahan.
"Dalam melaksanakan program jemput bola perekaman KTP menggunakan anggaran, pernah dilakukan, pemerintah kelurahan dan desa tidak pro aktif. Dimana warga yang datang perekaman sangat sedikit, padahal awalnya sudah kita surati dan beritahu warga yang mana harus perekaman," sesal Ardiansyah.