Menurut Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, UU ASN menjadi tonggak penting dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia. Penerapan aturan ini akan melibatkan Kementerian PANRB dan instansi terkait.
Anas menyoroti lima isu strategis dalam pembahasan teknis, termasuk penataan tenaga non-ASN, pengembangan kompetensi, mobilitas talenta, digitalisasi manajemen ASN, dan penataan kelembagaan pengawasan serta sistem merit.
BACA JUGA:Larangan Pengangkatan Honorer dan Perubahan Seleksi CPNS 2023, MenPANRB Sampaikan Pengumuman Ini!
Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menambahkan bahwa manajemen ASN harus sesuai dengan kondisi terkini, terutama dalam pengelolaan manajemen talenta, karier pegawai, dan sistem manajemen kinerja ASN.
Pemerintah berharap aturan turunan UU ASN dapat diselesaikan lebih cepat dari enam bulan setelah pengesahan undang-undang. Pertumbuhan jumlah ASN dalam jangka menengah dan panjang menjadi fokus dalam penataan tenaga honorer.