Mendampingi Adi, Kades Simpang Kota Bingin, Yadi dan juga Kades Bukit Menyan, Suwekno yang merupakan perwakilan Kades dari kecamatan Bermani Ilir dan Merigi juga menyampaikan sejumlah tuntutannya.
Salah satu yang paling menohok adalah yang disampaikan Yadi, terkait persoalan gaji yang setiap tahunnya selalu tidak penuh dibayarkan selama 1 tahun kerja.
Sehingga dirinya mengklaim kehadiran kades seperti tidak dianggap oleh Pemkab Kepahiang.
"Penunjang roda pemerintahan di kabupaten ini, salah satunya juga ada peran dari kepala desa. Seluruh kewajiban sudah kami jalani, sekarang kami hanya minta hak kami agar dipenuhi," ungkapnya.
Sementara itu menindaklanjuti persoalan gaji Kades ini, Wabup Kepahiang langsung menghadirkan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepahiang, Jono Antoni, S.Sos, M.Ap. Di hadapan Wabup, Sekda dan puluhan Kades, Jono membenarkan hal ini.
Namun menurut Jono, ada beberapa persoalan yang memang membuat hal ini terjadi. Salah satunya beban Kas Daerah (Kasda) yang menurutnya memang cukup berat untuk dikelola pada bulan ini.
BACA JUGA:Jaksa OTT PNS BKPSDM dan 6 PPPK Nakes Seluma, Ini Perkaranya!
"Memang salah satunya adalah karena beban Kasda pada bulan ini cukup berat, jadi untuk mengatur lalu lintas keuangan daerah ini sedikit sulit. Sebab semua harus mendapatkan bagian," demikian Jono.
Hingga berita ini diterbitkan, perwakilan Kades dan Pemkab Kepahiang masih melakukan diskusi untuk mencari solusi terkait persoalan gaji Kades ini.