RK ONLINE - Paket pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kepahiang dalam waktu dekat akan masuk gerbong lelang. Dengan anggaran yang hanya Rp 1,5 miliar, Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kepahiang memastikan pembangunan MPP ini belum bisa tuntas 100 persen.
Karena idealnya anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan MPP diangka kisaran Rp 6,8 miliar. Artinya, anggaran pembangunan MPP Masih kurang Rp 5,3 miliar.
Dengan anggaran yang ada tersebut, masuk akal jika dikatakan tidak memungkinkan MPP Kabupaten Kepahiang dapat dioperasikan dengan baik pada tahun 2023 ini, sejalan dengan pernyataan Kepala DPMPTSP Kabupaten Kepahiang, Elva Mardiana, S.IP, M.Si saat diwawancara oleh wartawan Radar Kepahiang Rabu (22/2). Dia mengungkapkan, anggaran Rp 1,5 miliar untuk pembangunan MPP dianggaran dari APBD Kepahiang TA 2023.
Menurutnya, dana Rp 1,5 miliar hanya mencukupi untuk pembangunan book office dan bagian depan MPP saja. Sementara Sarana dan prasarana (Sarpras) termasuk jaringan dan lainnya belum bisa diakomodir. "Kalau hanya mengandalkan Rp 1,5 miliar saja, saya rasa belum bisa dioperasikan. Namun, kita tetap optimis di APBD Perubahan nanti ada tambahan anggaran sehingga pembangunan MPP bisa dilanjutkan dan bisa dioperasikan," kata Elva.
Lebih lanjut dikatakannya, jika hanya mengandalkan anggaran Rp 1,5 miliar maka sangat tidaklah mungkin di tahun 2023 ini MPP Kabupaten Kepahiang bisa beroperasi sebagaimana mestinya. Karena Sarpras yang disiapkan harus sesuai standar dan harus lengkap, karena ketika MPP sudah dioperasikan, nantinya tidak hanya DPMPTSP yang akan bekerja di MPP tetapi layanan publik lainnya juga berada di MPP.
BACA JUGA:Pembangunan MPP Mulai Berproses
"Ya, MPP ini merupakan kebutuhan wajib, sampai - sampai pihak KemenPAN-RB turun langsung ke Kabupaten Kepahiang untuk mengecek kesiapannya tahun 2022 lalu. Keberadaan MPP tujuannya guna mempermudah pelayanan publik di Kabupaten Kepahiang sehingga bisa satu pintu," sampai Elva.
Wacana awal, jika MPP ini telah dioperasikan maka seluruh pelayanan publik di Kabupaten Kepahiang pindah menjadi satu pintu di MPP. Sehingga pelayanan publik terhadap masyarakat bisa lebih mudah, lantaran semua pelayanan publik sudah tersedia di MPP.