RK ONLINE - Dalam menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Kepahiang memastikan masih membutuhkan tenaga honorer. Hanya saja pada tahun 2023 ini, tidak seluruh honorer dipanggil bekerja seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena akan disesuaikan dengan kebutuhan masing - masing OPD, dalam artian kebutuhan prioritas. Kemudian honorer hanya bekerja hingga November, selanjuntnya seluruh honorer akan dihapuskan.
Mengenai hal ini, Sekkab Kepahiang, Dr. Hartono, M.Pd menyampaikan, beberapa OPD di lingkungan Pemkab Kepahiang memang sudah memanggil honorer untuk kembali bekerja, membantu ASN. Namun berbeda dengan tahun sebelumnya, di tahun 2023 ini honorer yang membantu tugas ASN, sesuai dengan kebutuhan saja.
"Tahun ini mungkin ada pengurangan jumlah honorer. Karena pemanggilan disesuaikan dengan jumlah kebutuhan prioritas dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Sehingga tahun 2023 ini jumlah honorer berkurang dari tahun sebelumnya," kata Sekkab Hartono.
Selanjutnya, menurut Sekkab Hartono, berdasarkan PP Nomor 49 tahun 2018, pemerintah daerah diminta melakukan pendataan honorer selama 5 tahun terakhir. Artinya pula, sesuai PP tersebut maka November 2023 mendatang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang tidak ada lagi honorer karena seluruhnya dihapuskan.
"Sejumlah alternatif yang ditawarkan MenPAN-RB terkait honorer di daerah. Pertama itu, pengangkatan seluruhnya menjadi P3K, pemberhentian seluruhnya, dan pengangangkatan P3K skala prioritas," jelas Sekkab Hartono.
Sekarang lanjutnya, ketiga opsi tersebut masih digodok KemenPAN-RB. Jika hingga November nanti belum ada peraturan baru dari KemenPAN-RB, maka pemerintah daerah termasuk di Kabupaten Kepahiang, seluruh honorernya dihapuskan. "Untuk saat ini, bagi OPD Kepahiang yang mempunyai anggaran dan membutuhkan honorer, silakan saja dipekerjakan. Yang jelas, apabila aturan terbarunya belum turun, masa kerja honorer di tahun 2023 ini hanya sampai November saja," demikian Hartono.