Soal Pendangkalan Sungai dan Bantuan
RK ONLINE - Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki peran yang sama untuk merespon berbagai aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.
Sebab itu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief menekankan, program kerja Kementerian ESDM pada tahun 2023 ini hendaknya dapat memberikan perhatian terhadap beberapa aspirasi yang berkembang di Provinsi Bengkulu.
"Kementerian ESDM perlu mendukung tumbuh kembangnya ekosistem kendaraan listrik di Provinsi Bengkulu, baik itu dari segi infrastruktur, maupun dari pemanfaatan energi bersihnya sendiri. Potensi energi bersih di Provinsi Bengkulu cukup melimpah," kata Hj Riri Damayanti John Latief, Senin (30/1).
Putri Ketua DPD Kaukus Perempuan Politik Provinsi Bengkulu Hj Leni Haryati John Latief ini menyampaikan, penerapan gaya hidup baru serba listrik atau electrifying lifestyle juga perlu diperluas di seluruh daerah termasuk di Provinsi Bengkulu.
"Hal ini harus menjadi agenda prioritas, lantaran pemanfaatan energi listrik jauh lebih ramah lingkungan apabila dibandingkan dengan penggunaan bahan bakar fosil. Sosialiasi mengenai hal ini perlu digalakkan di setiap daerah," ujar Hj Riri Damayanti John Latief.
Lulusan Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini menekankan agar Kementerian ESDM juga perlu bersikap tegas terhadap perusahaan sumber daya energi yang merusak kelestarian lingkungan hidup, terutama yang sudah terbukti mencemari sungai, baik di hulu maupun hilir.
"Masyarakat Bengkulu yang tinggal di kawasan rawan banjir minta pemerintah tegas. Apalagi yang terbukti aktivitas perusahaannya nyata-nyata mengakibatkan terjadinya sedimentasi atau pendangkalan sungai," ungkap Hj Riri Damayanti John Latief.