Iskandar menambahkan, pihaknya kerap mendapat keluhan dan tuntutan masyarakat terkait keterbukaan informasi publik tentang penyaluran bantuan, sedangkan pihaknya sendiri tidak mendapatkan informasi maupun sasaran penerima bantuan.
BACA JUGA:2.154 KPM Tak Ambil Bansos
"Banyak masyarakat ini kan melapor kenapa tidak mendapatkan bantuan, karena kami melayani pengaduan masyarakat di media sosial seperti Facebook dan Instagram, mereka menanyai sementara kita tidak tahu. Apalagi data by name by addres itu kita tidak pegang yang pegang itu adalah pihak penyaluran," imbuh Iskandar.
Untuk itu, dirinya berharap pihak Kemensos dapat melakukan evaluasi dan koreksi terhadap penyaluran maupun pengawasan bantuan ke daerah, sehingga tidak menimbulkan persoalan.
"Seperti halnya kita tidak diberikan informasi dari awal. Kita mohon dikoreksi kebijakan ini," pungkas Iskandar.