BACA JUGA:Minggu Ini Pemprov Gelar Pasar Murah
Dengan adanya program ini Rohidin juga meminta agar dapat untuk dimanfaatkan dengan baik, serta berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk membuat program yang dijalankan dapat optimal.
"Saya sudah bicara dengan kanwil bagaimana agar bupati/walikota mensupport ketersediaan anggaran agar persoalan redistribusi itu dapat benar-benar diselesaikan," katanya.
Lebih lanjut,Pemprov Bengkulu juga sedang mengupayakan untuk melakukan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) agar tidak memberatkan masyarakat dalam pengurusan sertifikat.
"Ini agar proses pembuatan sertifikat lebih cepat dan masyarakat juga jika dibebani dengan biaya juga akan kesulitan. BPN Programnya sudah tepat sekali, makanya saya akan besurat kepada bupati/walikota agar mengratiskan atau meniadakan BPHTB itu," demikian Rohidin.