RK ONLINE - Persoalan infrastruktur jalan di provinsi Bengkulu masih menjadi persoalan serius. Bahkan belum lama ini, viral diberitakan seorang ibu hamil dengan usia kandungan tujuh bulan terpaksa melahirkan di tengah jalanan yang rusak dan berlumpur saat menuju rumah bidan desa.
Mengenai hal ini, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief melalui rilis yang diterima redaksi Radar Kepahiang menerangkan, urusan persoalan jalan rusak ini bukan hal yang baru karena hampir menjadi persoalan rutin yang dikeluhkan masyarakat dan dihadapi pemerintah daerah setiap tahun.
"Tidak benar kalau dibilang pemerintah tidak berbuat apa-apa untuk masalah jalan ini. Lantaran setiap tahun dalam APBD ada program pembangunan dan pemeliharaan jalan," kata Hj Riri Damayanti John Latief mengenai keluhan masyarakat akan banyaknya jalan yang rusak.
Kamis (24/11) kemarin, wartawan Radar Kepahiang melalui sambungan telephon menanyakan, terkait pemelihaan atau perbaikan jalan yang sering menjadi persoalan karena ada yang menjadi wewenang kabupaten/ kota serta ada juga wewenang provinsi.
Mengenai ini, Lulusan Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini menjelaskan, apa yang diinginkan masyarakat sebenarnya sangat sederhana, jalan yang dilalui dalam keadaan baik, tak sampai membahayakan pengendara, meski tidak harus mulus sempurna.
"Tidak peduli wewenang siapa. Baik itu wewenang provinsi, kabupaten/ kota, kalau rusak segera ditambal. Jangan sampai ada korban jiwa. Sesederhana itu maunya masyarakat. Dari mana dananya? Ya pemerintah harus menyiapkannya. Ini akan saya sampaikan ke Kementerian PUPR," ujar Hj Riri Damayanti John Latief.
BACA JUGA:Senator Riri Juga Ingin Pemerintah Daerah Cegah PHK
Wakil Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Bengkulu ini melanjutkan, jika jalan dalam kondisi keadaan baik maka roda ekonomi dapat bergerak dengan lancar, sehingga pembangunan dapat bergerak dengan baik dan pemerintah mendapat citra positif dari masyarakat.