Pemprov Bengkulu Batalkan Pembangunan Jembatan Kampung Bogor!

Pemprov Bengkulu Batalkan Pembangunan Jembatan Kampung Bogor!

Pemprov Bengkulu Batalkan Pembangunan Jembatan Kampung Bogor!--DOK/RK

Radarkepahiang.id - Rencana pembangunan Jembatan Desa Kampung Bogor, Kecamatan Kepahiang oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu pada tahun anggaran 2026 dipastikan batal dilaksanakan. Kepastian tertundanya proyek infrastruktur vital penghubung menuju Kecamatan Kabawetan tersebut dibenarkan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepahiang, Hardiono, MT.

BACA JUGA:Di Kepahiang Warga Temukan Bongkahan Emas, Potensinya Diprediksi Mencapai 25 Hektare

BACA JUGA:Buka Akses Ekonomi Antar Provinsi, Bupati Zurdi Nata Sambut Baik Pembangunan Jalan Air Kelinsar

Padahal, sejak awal tahun anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang telah menyiapkan alokasi dana sebesar Rp1 miliar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk keperluan pembebasan lahan warga di sekitar kawasan jembatan yang rencananya akan diperlebar tersebut.

BACA JUGA:Tak Terima Putusan Banding, Kejari Kepahiang Resmi Ajukan Kasasi Perkara Muksir ke Mahkamah Agung

BACA JUGA:Dorong Sektor Kopi Bengkulu, Ini Rekomendasi Pinjaman Produktif Resmi OJK untuk Pelaku UMKM

Menyusul batalnya realisasi pembangunan fisik dari pemerintah provinsi pada tahun ini, Hardiono menegaskan bahwa anggaran pembebasan lahan sebesar Rp1 miliar tersebut telah resmi dikembalikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kepahiang.

 

"Kita sudah mendapat informasi resmi dari Pemprov Bengkulu bahwa pembangunan Jembatan Desa Kampung Bogor tahun ini batal dibangun," ujar Hardiono Senin 16 November 2026.

BACA JUGA:Diprediksi Telan Anggaran Miliaran Rupiah, Pemkab Kepahiang Siapkan Pembangunan Bundaran di Simpang 4

BACA JUGA:Disdagkop UKM Kepahiang Tegas Larang Praktik Jual Beli Kios Antar Pedagang, 491 HGB Ditarik!

Lebih lanjut, Hardiono mengungkapkan bahwa sebelum kepastian pembatalan tersebut diterima, jajaran Dinas PUPR Kabupaten Kepahiang sebenarnya telah menempuh sejumlah tahapan persiapan teknis di lapangan. Salah satunya adalah melayangkan permohonan kepada pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VIII guna melakukan peninjauan lokasi untuk memastikan apakah bidang lahan yang akan dibebaskan terdampak garis sempadan maupun aliran sungai atau tidak.

BACA JUGA:Tak Ada Menang Kalah, Bupati Zurdi Nata Minta 37 Kades Dilantik Rangkul Kembali Rival Pilkades

"Sebelumnya kita sudah meminta pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera VIII untuk turun melakukan peninjauan terkait dampak aliran sungai pada lahan yang akan dibebaskan. Akan tetapi, karena pembangunan fisiknya dari provinsi batal terlaksana tahun ini, maka anggaran pembebasan lahan sudah kita kembalikan ke TAPD," pungkas Hardiono.

Sumber:

Berita Terkait