RK ONLINE - Gabungan 18 lembaga non-pemerintah di Pulau Sumatera mendorong dan menekan pemerintah untuk segera menghentikan penggunaan energi fosil batu bara dan mempercepat transisi ke energi terbarukan. Hal ini diungkapkan dalam webinar yang digelar Jejaring Sumatera Terang Untuk Energi Bersih secara daring, Rabu (23/11).
Dalam webinar dipaparkan terkait keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara di Pulau Sumatera adalah femonena keseharian yang berdampak buruk pada berbagai sektor. Baik dari sektor sosial masyarakat seperti kampung tergusur, masyarakat kehilangan mata pencaharian, penyakit, kehilangan tempat tinggal hingga konflik sosial yang selalu terjadi.
Disisi lain, Keberdaan PLTU batu bara juga tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tapi berdampak pada perubahan iklim secara drastis, hingga menurunkan produksi pangan masyarakat yang berdampak pada ketahanan pangan.
"Berdasarkan hasil penelitian, populasi penyu betina di perairan menurun 20 persen akibat perubahan iklim. Informasi ini cukup sebenarnya untuk memberikan kita informasi bahwa telah terjadi penuruan populasi biota laut akibat krisis iklim," ungkap Dosen Jurusan Kelautan Universitas Bengkulu, Dewi Purnama.
Pembakaran fosil batu bara juga telah meracuni udara yang dihirup manusia dan berdampak buruk pada kesehatan manusia. Hal ini terlihat dengan banyaknya kasus penyakit pernafasan.
BACA JUGA:WALHI Dorong Penindakan Perusahaan Melanggar Hukum
Ketua Kanopi Hijau Indonesia, Ali Akbar mengatakan, kegaitan webinar laporan Sumatera yang dilaksanakan sebagai bentuk menyikapi inisiasi negara untuk mempensiunkan dini PLTU batubara di Indonesia. Terlebih dari hasil Pertemuan G-20 yang baru saja dilaksanakan di Bali beberapa waktu lalu memberikan sedikit pengharapan akan adanya pengakhiran masa penggunaan batu bara dengan dialiukan penutupan PLTU Batu bara di Indonesia.
"Kami ingin Sumatera bebas dari energi kotor batubara. Dengan berbagai dampak yang ditimbulkan oleh PLTU batu bara sudah cukup untuk menjadi dasar agar negara benar-benar mengambil keputusan secepatnya. Apalagi rencana negara untuk berhenti menggunakan batu bara pada tahun 2060 itu sudah terlalu terlambat," singkatnya.