RK ONLINE - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Rejang Lebong meminta agar kuota guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat ditambah. Hal itu disampaikan oleh Ketua PGRI Rejang Lebong M. Amrin.
"Kuota guru PPPK yang diterima tahun ini sebanyak 141 orang dirasa sangat kurang. Mohon kalau bisa ditambah karena jumlah guru honorer disini hampir seribu orang, " ujarnya.
Bahkan jika masih memungkinkan ditambah, ia meminta agar Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Rejang Lebong bisa berkoordinasi dengan PGRI sehingga dapat dicari siapa saja yang memenuhi syarat.
Apalagi banyak guru honorer yang tidak bisa mengikuti seleksi PPPK beberapa waktu lalu, dikarnakan SK guru honorer yang diterbitkan bupati setempat terputus dan disambung dengan SK dari kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rejang Lebong sehingga tidak bisa dijadikan syarat seleksi PPPK.
"Hal ini menjadi penting untuk menjdi pertimbangan pemerintah daerah dimana para guru honorer yang pernah di SK-kan oleh bupati dan terputus oleh SK Kepala Dinas agar dapat direkrut dan diangkat menjadi PPPK, " tukasnya.
Sementara itu Kepala BKPSDM Rejang Lebong M. Andhy Afrianto menjelaskan kuota PPPK guru yang diterima sudah ditentukan oleh BKN yaitu 144 orang dalam seleksi tahun ini. Jumlah kuota itu menurutnya harus disyukuri karena ada kabupaten lainnya yang tidak mendapatkan kuota PPPK.
BACA JUGA:Waspada Penipuan Perekrutan PPPK
Ia menganjurkan Dinas Dikbud Rejang Lebong membuat telaah staf ke Bupati Rejang Lebong terhadap perpanjangan SK bupati untuk tenaga honorer guru yang menjadi persyaratan seleksi PPPK.