Program KPR FLPP 2026: Syarat Gaji Maksimal MBR dan Kemudahan Akses Rumah Subsidi di Bengkulu

Radarkepahiang.id -  Tingginya harga hunian komersial di pasaran saat ini kerap menjadi kendala utama bagi masyarakat untuk memiliki rumah pribadi. Kendati demikian, pemerintah terus memperluas akses kepemilikan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

BACA JUGA:Dinas PMD Tegaskan Data Final Pilkades Serentak di 37 Desa Sudah 100 Persen Valid dan Transparan

BACA JUGA:Hari Kedua Monitoring Pembangunan 2026, Bupati Zurdi Sebut Capaian Melampaui Target dan Tekankan Kualitas

Melalui skema KPR FLPP tersebut, MBR dapat menikmati berbagai kemudahan pembiayaan, mulai dari suku bunga tetap (fixed rate) sebesar 5 persen sepanjang masa pinjaman, uang muka (down payment) yang sangat ringan mulai dari 1 persen, hingga pilihan jangka waktu angsuran atau tenor yang panjang.

Namun, sebelum mengajukan permohonan pembiayaan rumah subsidi di wilayah Provinsi Bengkulu dan sekitarnya, calon pembeli diimbau untuk memahami terlebih dahulu kriteria, batas maksimal penghasilan, serta persyaratan administratif yang ditetapkan oleh pemerintah.

BACA JUGA:Catat, Pendaftaran CPNS 2026 Dimulai Bulan Ini: Pemerintah Fokuskan Rekrutmen untuk Sektor Strategis

BACA JUGA:Pemkot Bengkulu Siapkan Usulan Formasi CPNS 2027, Sektor Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas Utama

Syarat Utama Pengajuan KPR Subsidi 2026
Mengacu pada ketentuan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) serta regulasi terbaru mengenai kriteria MBR, berikut adalah sejumlah persyaratan pokok yang wajib dipenuhi oleh calon penerima manfaat KPR subsidi:
Warga Negara Indonesia (WNI) dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah.

Belum pernah memiliki rumah atas nama pribadi.

Masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sesuai dengan ketentuan regulasi pemerintah.

Belum pernah menerima fasilitas subsidi perumahan atau bantuan pembiayaan perumahan bentuk apa pun dari pemerintah.

Memiliki sumber penghasilan yang jelas, baik dari sektor pekerjaan tetap maupun tidak tetap (freelance/usaha mandiri).

Lokasi pembelian rumah bersifat fleksibel, tidak diwajibkan sama dengan alamat domisili pada KTP pemohon.

BACA JUGA:Pilkades Serentak Kepahiang 2026: 19 Petahana Bertahan, 18 Wajah Baru Muncul Termasuk 5 Incumbent Tumbang

Ketentuan Batas Gaji Maksimal Penerima Subsidi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Permen PKP) Nomor 5 Tahun 2025, batas maksimal penghasilan bulanan calon penerima KPR subsidi disesuaikan berdasarkan status pernikahan serta zonasi wilayah tempat tinggal.
Penetapan batas gaji maksimal yang berkisar antara Rp8,5 juta hingga Rp14 juta tersebut diatur secara cermat guna memastikan bantuan pembiayaan perumahan tepat sasaran, dengan mempertimbangkan variasi kondisi perekonomian serta tingkat biaya hidup di masing-masing daerah.

Sumber: