RK ONLINE - Dinas Pertanian Kabupaten Kepahiang mewaspadai banyaknya Kelompok Tani (Poktan) dadakan atau yang hanya aktif saat menginginkan bantuan dari pemerintah daerah atau pemerintah provinsi dan pemerintah pusat melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Sehingga dikhawatirkan realisasi bantuan yang diberikan pemerintah kepada Poktan berujung bermasalah karena tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, kata
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepahiang, Hernawan, S.PKP, Poktan yang menerima bantuan harus terverifikasi dan teregister.
"Untuk tahun ini, banyak bantuan yang digelontorkan dari pemerintah pusat. Antara lain benih padi, jagung, bawang merah, cabe, dan Alsintan dan pupuk. Jadi untuk mengantisipasi banyaknya Poktan dadakan jelang pendistribusian bantuan pertanian, kita diminta berperan aktif serta jeli dalam mendistribusikan bantuan. Salah satunya, memastikan Poktan itu terverifikasi serta teregister. Lantaran, kita khawatir bantuan yang diberikan akan bermasalah. Saat ini daerah sedang menunggu distribusi sejumlah bantuan pertanian dari pusat," jelas Hernawan.
Dia melanjutkan, di Kabupaten Kepahiang tercatat ada 638 Kelompok tani dan 100 lebih Gabungan kelompok tani. Bagi Poktan dan Gapoktan yang tidak terveiurifikasi dan teregister, dipastikan tidak mendapatkan bantuan pertanian dari pemerintah. Kemudian, Poktan diwajibkan mengusulkan kebutuhan bantuan pertanian pada OPD terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan maupun OPD lainnya.
BACA JUGA:Perbaharui Informasi
"Apapun bentuk Poktan yang bergerak pada bidang pertanian maupun perikanan wajib teregister, serta dapat mengusulkan proposal kebutuhan," terangnya.
Disisi lain, dalam mendistribusikan bantuan pertanian. Dinas Pertanian wajib melakukan survei bagi calon petani penerima bantuan, sesuai dengan ketersediaan lahan dan pengelolaan pertanian. Ini bertujuan bantuan pertanian yang tepat sasaran.