RK ONLINE - Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota diminta bekerja lebih ekstra dalam menghadapi ancaman krisis pangan yang saat ini sedang melanda dunia. Terlebih ancaman ini akan berdampak pada meningkatnya angka inflasi hingga pertumbuhan ekonomi.
Gubernur Bengkulu, Dr. H. Rohidin Mersyah, MMA mengatakan, ancaman krisis pangan harus menjadi perhatian penting dan diwaspadai saat ini walupun kondisi angka inflasi di Provinsi Bengkulu masih terkendali pada rata-rata nasional yaitu 6,03 persen serta masuk 2 terkecil inflasi se-Sumatera dan pertumbuhan ekonomi cukup baik.
"Kewaspadaan kita bersama akan ancaman krisis pangan di Provinsi Bengkulu masih perlu diperhatikan dengan baik," kata Gubernur Rohidin usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2022 dengan tema ''Sinergi Untuk Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan Nasional'' via Virtual Meeting, di Gedung Daerah Balai Raya Semarak Bengkulu, Kamis (18/8) kemarin.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) melaui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) akan terus berkoordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dalam menghadapi permasalahan ekonomi di Bengkulu seperti masih tingginya harga komoditas seperti cabai, harga tiket pesawat dan ketersediaan BBM bagi masyarakat yang terus mengalami permasalahan. "Kondisi ini kita sampaikan dan koordinasikan dengan pemerintah pusat, karena akan sangat menggangu dengan kondisi kestabilan harga di daerah," pungkas gubernur Rohidin.
Dalam arahannya via Virtual, Presiden Jokowi menyampaikan, setidaknya ada sekitar 60 negara akan ambruk dalam sektor ekonomi dan kurang lebih 345 juta orang di 82 negara akan kekurangan pangan. Sehingga agar tidak termasuk dalam negara yang ambruk dihimbau semua pihak dari pemerintah pusat hingga daerah untuk memaksimalkan upaya pencegahan.
"Diprediksi sudah ada 60 negara yang akan ambruk ekonominya dan 345 juta orang di 82 negara akan menderita kekurangan pangan akut dan kelaparan. Inilah kenapa saya sampaikan kita harus bekerja ekstra mengatasi ancaman krisis pangan," singkatnya. (gju)